Pemerintah Tak Alokasikan Dana Buat Biaya Saksi Parpol di Pemilu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, 6 Februari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tidak menganggarkan dana untuk biaya saksi-saksi dari partai politik pada pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum presiden.

    "Soal biaya untuk saksi-saksi dari partai, masih diserahkan kepada masing-masing partai politik," kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 26 Mei 2017.

    Baca: Dana Saksi Rp 14,2 T, Mendagri: Akan Didiskusikan dengan Menkeu

    Menurut Tjahjo, terkait pembiayaan saksi pada pemilihan kepala daerah maupun presiden, pada prinsipnya pemerintah menanggung segala biaya, tapi hanya yang diajukan oleh penyelenggaraan pemilu.

    Tjahjo menuturkan untuk biaya kampanye, yang ditanggung penerintah hanyalah biaya kampanye maupun biaya iklan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Lihat: Nasdem Bagikan Rekening Bank DKI Bagi Saksi Partai

    Tjahjo menambahkan sebagian dari kewajiban partai politik dan pasangan calon juga sudah ada yang diakomodir melalui satu pintu Komisi Pemilihan Umum. Namun Tjahjo Kumolo, tidak memerinci apa saja yang diakomodir melalui satu pintu KPU untuk pelaksanaan pemilihan umum tersebut.

    ALBERT ADIOS GINTINGS | KSW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.