Revisi UU Antiterorisme Ditargetkan Selesai Akhir Tahun Ini

Reporter

Polisi telah memasang titik lokasi bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, 25 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rancangan Undang-Undang Antiterorisme Muhammad Syafii menargetkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Revisi UU Antiterorisme bisa rampung pada tahun ini. "Tahun ini InsyaAllah bisa selesai," ujar Safii saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 26 Mei 2017.

Sebelumnya, saat mengunjungi lokasi bom Kampung Melayu pada Kamis malam kemarin, 25 Mei 2017, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar dasar hukum mencegah tindak terorisme segera dirampungkan. Undang-Undang ini, kata Jokowi, dapat menjadi landasan bagi pencegahan aksi teror di Indonesia.

Baca: Bom Kampung Melayu, Jokowi Desak Pembahasan Revisi UU Anti-Terorisme Diselesaikan

Jokowi menegaskan keharusan membangun landasan hukum untuk mencegah teror. "Ini sebuah masalah yang mendesak, melihat kejadian kemarin (bom Kampung Melayu), sehingga tadi kami perintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto segera menyelesaikan pembahasan Revisi UU Antiterorisme," ujar Jokowi.

Saat mengunjungi lokasi bom Kampung Melayu, Jokowi didamping Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK. Keduanya juga menyempatkan untuk menjenguk korban selamat dalam aksi tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati.

Simak: Soal RUU Terorisme, Kepala BNPT: Ada Arahan dari Presiden 

Safii melanjutkan, pihaknya belum ada berkomunikasi dengan pemerintah pasca bom Kampung Melayu tersebut. Namun, kata dia, selama ini pemerintah dan DPR aktif membangun komunikasi. Menurut dia belum ada hambatan dalam pembahasan Revisi UU Antiterorisme. "Saat ini berjalan lancar. Enggak ada kendala," kata dia.

Safii menuturkan pembahasan revisi terus berkembang hingga saat ini. Dalam Revisi UU Antiterorisme yang diajukan pemerintah, revisi yang paling diutamakan adalah terkait penindakan. Namun dalam pembahasan bersama di Pansus, revisi ini terus berkembang.
"Pembahasan berkembang menjadi tiga hal, yakni pencegahan, penindakan, dan penanganan korban dalam peristiwa terorisme," kata Safii.

EGI ADYATAMA






Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

11 menit lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.


Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

28 menit lalu

Rencana Mobil Esemka Dipamerkan di IIMS 2023, Pernah Jadi Mobil Dinas Jokowi

Mobil Esemka akan turut di pameran otomotif Indonesia International Motor Show atau IIMS 2023. Begini kilas balik mobil yang digagas Jokowi.


Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

7 jam lalu

Gugatan Warga Atas Polusi Udara Jakarta, Tim Advokasi Serahkan Kontra Memori Kasasi Jokowi

Tim advokasi menilai kasasi Presiden Jokowi menunjukkan arogansi pemerintah yang engan memenuhi udara bersih bagi warganya.


Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

12 jam lalu

Ganjar Pranowo, Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, hingga Jokowi Bersaing dalam Musra

Ganjar Pranowo dan Airlangga Hartarto bersaing ketat dalam 16 Musra yang telah digelar. Keduanya disebut sama-sama menang di 4 provinsi.


Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

13 jam lalu

Profil Laksana Tri Handoko, Kepala BRIN yang Didesak Mundur oleh DPR

Polemik soal Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko yang dituntut mundur masih terus berlangsung. Bagaimana profil Laksana?


PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

13 jam lalu

PSI Apresiasi Postur APBN 2023, Dinilai Dukung Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

PSI mengapresiasi postur APBN 2023 karena dinilai mendukung peningkatan kualitas SDM Indonesia


Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

16 jam lalu

Yakin Kereta Cepat Segera Beroperasi, Stafsus Erick Thohir: Sudah Ada Komitmen Jokowi dan Xi Jinping

Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan masalah pembengkakan biaya atau cost overrun tidak akan mengganggu target operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).


Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

16 jam lalu

Jokowi Sebut Penghapusan Gubernur Perlu Kajian, Cak Imin: PKB Segera Bawa Kajian ke Baleg DPR

Jokowi merespon usulan Muhaimin Iskandar soal penghapusan jabtan gubernur


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

16 jam lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

18 jam lalu

Jokowi Tak Undang Rapat Syahrul Yasin Limpo Jadi Sorotan, Berikut Profil Mentan Kader NasDem Ini

Sebelum menjabat sebagai Mentan, Syahrul Yasin Limpo yang juga kader NasDem ini beberapa kali menjabat sejumlah posisi strategis, apa saja?