Ribuan Pulau Indonesia Belum Terdata  

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan Pulau Indonesia Belum Terdata

    Ribuan Pulau Indonesia Belum Terdata

    INFO NASIONAL - Ditetapkannya status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke negara Malaysia pada 2002 menyadarkan publik di Indonesia bahwa pendataan pulau menjadi hal strategis. Selain menyangkut kedaulatan bangsa, data ini menjadi bahan untuk mengetahui sampai di mana batas negara dan luas wilayah negeri ini.

    Membentang dengan ribuan pulau, publik butuh informasi mengenai jumlah pulau yang dimiliki Indonesia sebenarnya. Data yang tercatat di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau. Namun jumlah tersebut berbeda dengan data resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 13.466 pulau.

    Perbedaan ini disebabkan data yang dilaporkan kepada PBB adalah data valid dan sudah bernama. Artinya, ada sekitar empat ribu lebih pulau yang belum memiliki nama.

    Karena itu, mendata pulau juga menjadi kebutuhan yang mutlak bagi Indonesia. Seperti diketahui, PBB hanya mengakui daftar pulau sebuah negara bila daftar tersebut dilengkapi dengan nama dan posisi pulau, bukan sekadar mencantumkan jumlahnya. Ada beberapa pedoman dalam penerapan kaidah toponimi, seperti yang telah diatur PBB. Pembakuan secara internasional bertumpu pada pembakuan nasional setiap negara dan diusahakan menggunakan nama lokal.

    Standardisasi toponimi tidak hanya berlaku untuk wilayah daratan, tapi juga dalam penamaan lautan dan unsur geografisnya (toponym maritime). Sebuah peta yang mengandung toponimi menjadi alat komunikasi, baik secara nasional maupun internasional, untuk menerjemahkan aneka kebijakan nantinya.

    Untuk membahas hal ini, Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Tempo mengadakan diskusi mengenai Toponimi untuk Negeri Berdaulat, yang akan diselenggarakan pada Jumat, 26 Mei 2017, di Beka Resto, Balai Kartini, Jakarta. Tujuannya, bersama-sama mengupas tantangan dan solusi terkait dengan strategi toponimi ini.

    Diskusi yang rencananya dipandu Gabriel Titiyoga, staf redaksi kompartemen sains dan teknologi ini, akan mengelaborasi para pemangku kepentingan agar sama-sama mau bekerja bersama mengeksekusi toponimi. Karena itu, diskusi ini akan menghadirkan beberapa pembicara kompeten, antara lain Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial Ida Herliningsih, M.Si; Direktur Toponomi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Tumpak H. Simanjuntak, MA, dan Prof Dr Multamia RMT Lauder, Mse, DEA, dari Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

    Proses Penamaan Pulau

    Penamaan pulau ini bisa menjadi pengungkit, yang kemudian untuk melengkapi data akurat serta pengetahuan terkait dengan pulau tersebut. Sebab, proses standar penamaan ini melibatkan masyarakat lokal di sekitar pulau, yang menandakan adanya pendudukan de facto terhadap pulau itu.

    Sebagai gambaran, prosedur internasional penamaan sebuah pulau atau daerah menetapkan syarat visitasi (kunjungan) pulau. Syarat ini tercantum dalam Resolusi PBB via United Nation Group of Expert on Geographical Names (UNGEGN) Nomor 4 Tahun 1967 Rekomendasi B dan C tentang pengumpulan nama-nama rupa bumi dan pemrosesan datanya.

    Dalam proses penamaan, nama pulau baru dianggap sah jika diucapkan oleh masyarakat lokal sekurang-kurangnya dua orang. Jadi, setiap pulau yang didatangi, tokoh adat/masyarakat penghuni harus diwawancarai soal nama. Kemudian diverifikasi lagi dengan anggota masyarakat lain di pulau itu atau tetangganya.

    Proses verifikasi ini diperlukan karena pengucapan nama pulau dipengaruhi bahasa lokal. Karena itu, ucapan nama direkam dengan tape recorder atau handycam. Untuk memperkuat ejaan, masyarakat kadang diminta menuliskan sendiri nama pulaunya. Selanjutnya, posisi dipetakan dan pengumpulan data penunjang lain. Data dikelompokkan per kabupaten atau kota sampai provinsi.

    Pentingnya proses penamaan pulau itu sangat strategis karena berkaitan dengan kedaulatan Indonesia di mata internasional. Semakin tinggi validitas data, semakin bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya akan menjadi basis penting untuk pengambilan kebijakan selanjutnya guna pengembangan potensi pulau, lautan, dan unsur geografisnya. Misalnya untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

    Kelengkapan dan akurasi data pulau, lautan, dan unsur geografisnya juga penting sebagai strategi pertahanan dan keamanan dari potensi tindak kejahatan di sekitar laut (perompakan, illegal fishing, dan sebagainya) serta potensi gejolak sosial politik. Data ini juga menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan kawasan tertinggal, mempercepat tindakan bantuan apabila terjadi suatu bencana, penataan wilayah laut, serta pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil ataupun manfaat lain.

    Memahami betapa strategisnya toponimi, tak berarti tidak ada tantangan. Ada banyak tantangan, khususnya terkait dengan sumber daya penamaan. Survei sebuah pulau, lautan, dan unsur geografisnya butuh kerja sama antara mereka yang memiliki pengetahuan, masyarakat lokal, pemerintah setempat, dan pemerintah pusat.

    Untuk membahas hal ini, Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Tempo mengadakan diskusi mengenai Toponimi untuk Negeri Berdaulat, yang akan diselenggarakan pada Jumat, 26 Mei 2017, di Beka Resto, Balai Kartini, Jakarta. Tujuannya, bersama-sama mengupas tantangan dan solusi terkait dengan strategi toponimi ini.

    Diskusi yang rencananya dipandu Gabriel Titiyoga, staf redaksi kompartemen sains dan teknologi ini, akan mengelaborasi para pemangku kepentingan agar sama-sama mau bekerja bersama mengeksekusi toponimi. Karena itu, diskusi ini akan menghadirkan beberapa pembicara kompeten, antara lain Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial Ida Herliningsih, M.Si; Direktur Toponomi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr Tumpak H. Simanjuntak, MA, dan Prof Dr Multamia RMT Lauder, Mse, DEA, dari Departemen Linguistik Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.