Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ormas Anti-Pancasila, Menteri Ryamizard: Cari Negara Lain Saja

image-gnews
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu usai penyerahan tanda kehormatan Yudha Dharma Utama di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 28 Juni 2016. TEMPO/Yohanes Paskalis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyatakan jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengingkari Pancasila sebaiknya keluar dari Tanah Air.

"HTI tidak berpegang pada Pancasila keluar saja, cari negara lain yang tidak Pancasila," kata dia saat menanggapi rencana pembubaran HTI di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu 24 Mei 2017. (Baca: Tjahjo Kumolo Minta Kepala Daerah Tindak Ormas Anti-Pancasila)

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini menuturkan pemerintah akan tegas menindak organisasi masyarakat yang menerapkan ajaran-ajaran di luar ketentuan Dasar Negara, yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama tersebut. Sikap pemerintah itu, kata Menteri Ryamizard, tidak hanya berlaku bagi HTI saja. Namun akan diterapkan untuk kelompok-kelompok atau orang-orang yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara.

Ryamizard juga mengakui sejak memasuki reformasi, penanaman nilai-nilai Pancasila yang ditujukan untuk persatuan dan kesatuan bangsa dinilai mulai luntur. "Sejak reformasi nilai-nilai Pancasila mulai tidak kuat dan tidak lagi jadi landasan utama, tidak jadi acuan berpikir dan bertingkah laku. Padahal nilai-nilai ini digali dari nilai-nilai luhur," ujar Menhan. (Baca: HTI Bakal Dibubarkan, Istana: Ada Pembiaran Terlalu Lama)

Kondisi ini, kata dia, menjadi salah satu alasan Program Bela Negara kemudian dicanangkan pemerintah, dengan harapan bangkitnya kecintaan masyarakat terhadap Tanah Air. "Bela Negara ini sudah harus dihadirkan dan didukung seluruh pihak. Masyarakat juga perlu berpartisipasi aktif, ini semua untuk memperkuat pertahanan bangsa dan negara kita," tutur dia.

Adapun Presiden Joko Widodo juga telah mengutarakan sikapnya terhadap organisasi-organisasi anti-Pancasila. Dia kembali menggunakan kata 'gebuk' untuk mengungkapkan sikapnya terhadap organisasi-organisasi anti-Pancasila. Jokowi mengajak TNI untuk 'menggebuk' organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anti-Pancasila.

"Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk!" ujar Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke latihan tempur Pasukan Pemukul Reaksi Cepat TNI, Natuna, Kepulauan Riau, sebagaimana dikutip dari siaran pers Istana Kepresidenan, Jumat, 19 Mei 2017. (Baca: Nahdlatul Ulama: Pembubaran HTI Bukan Pembatasan Dakwah Islam)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tak main-main dengan ucapannya tersebut. Selain tak main-main, juga tak pilih kasih. Ia mengaku akan melakukan hal yang sama, menggebuk, apabila Partai Komunis Indonesia (PKI) atau organisasi berbasis komunis lainnya berdiri di Indonesia. Sebab, kata ia, organisasi seperti itu sudah dilarang dalam Ketetapan MPRS No.25 Tahun 1966.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi! Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Presiden Jokowi, menegaskan. (Baca: Jokowi Ajak TNI Gebuk Organisasi Anti-Pancasila, Termasuk PKI)

Sementara itu Ketua Tim Pembela Hizbut Tahrir Indonesia (TPHTI), Yuzril Ihza Mahendra, mengatakan HTI belum resmi dibubarkan. Sehingga, kata dia, organisasi ini tetap sah dan leluasa menjalankan aktivitas dengan tidak melanggar norma hukum.

"Ini sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar tentang kebebasan berserikat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat," ujar Yusril dalam konferensi pers pembentukan TPHTI di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Mei 2017.

Tudingan HTI anti-Pancasila, menurut Yusril, sangat tidak beralasan karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) organisasi tersebut berasaskan Islam. Pada Pasal 59 undang-undang tentang ormas dilarang mengajarkan wacana yang anti-Pancasila. "Islam sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila," ujar Yusril. (Baca: Karena Memiliki Dua Ideologi, Ma'ruf Amien Setuju HTI Dibubarkan)

ANTARA | ISTMAN MP | IRSYAN HASYIM | EA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

7 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para jajaran anggota Kabinet Merah Putih untuk mengenakan seragam loreng dan topi Komponen Cadangan atau Komcad saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pada hari pertama retreat, mereka mengikuti olahraga bersama hingga latihan baris-berbaris. Instagram/rizky_irmansyah
Para Menteri Prabowo Bangga Kenakan Seragam Komponen Cadangan, Apa Itu Komcad dan Tugasnya?

Para menteri dan wamen Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad) saat mengikuti pembekalan di Akademi Militer.


Food Estate: Tanggapan Pengamat hingga Ambisi Swasembada Pangan

10 hari lalu

Area sawah Merauke Food Estate yang dikelola oleh PT Parama Pangan Papua di Merauke, Papua, 7 Agustus 2024. Dok.Medco Papua Group
Food Estate: Tanggapan Pengamat hingga Ambisi Swasembada Pangan

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, memastikan lembaganya akan tetap berkolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk melanjutkan proyek food estate


Prabowo Tulis Pesan Saat Serah Terima Jabatan di Kementerian Pertahanan

12 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto (kiri) menuliskan pesan untuk komponen pertahanan disaksikan oleh Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin (dua kiri), Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Gita Amperiawan (dua kanan), dan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn.) M. Herindra (kanan) dalam rangkaian acara penyerahan dan penerimaan memorandum jabatan menhan di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Selasa (22/10/2024). ANTARA/Ade P. Marboen.
Prabowo Tulis Pesan Saat Serah Terima Jabatan di Kementerian Pertahanan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan. Prabowo juga menuliskan sebuah pesan.


Segini Harta Kekayaan Wamenhan Kabinet Merah Putih Donny Ermawan

14 hari lalu

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Sekjen Kementerian Pertahanan Donny Ermawan Taufanto (kiri) setibanya di Gedung Kementerian Pertahanan untuk mendampingi Sekjen OECD Mathias Cormann bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa, 28 Mei 024. Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) Mathias Cormann bertemu dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dalam rangka membahas aksesi menuju keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi OECD. ANTARA/Galih Pradipta
Segini Harta Kekayaan Wamenhan Kabinet Merah Putih Donny Ermawan

Mengintip harta kekayaan wamenhan Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, Donny Ermawan Taufanto.


Belasan Pejabat Menjalani Karantina di Kemhan Menjelang Pelantikan Prabowo

26 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Belasan Pejabat Menjalani Karantina di Kemhan Menjelang Pelantikan Prabowo

Sejumlah pejabat hingga petinggi BUMN menjalani karantine di Kementerian Pertahanan menjelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Alasan Analis Menilai Sipil Lebih Ideal Pimpin Kementerian Pertahanan

26 hari lalu

Ilustrasi Kementerian Pertahanan. Dok.TEMPO/Muhammad Hidayat
Alasan Analis Menilai Sipil Lebih Ideal Pimpin Kementerian Pertahanan

Analis yakin presiden terpilih Prabowo akan memilih sosok yang tepat guna menduduki jabatan tertinggi di Kementerian Pertahanan.


Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

32 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pesan Prabowo ke Pimpinan DPD yang Baru Dilantik: Kita Harus Bersama

Prabowo berharap persatuan bisa menjadi modal untuk percepatan menuju cita-cita bangsa.


TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

33 hari lalu

Prajurit TNI memeriksa kendaaraan taktis Maung sebelum acara penyerahan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) secara simbolis dari Kementerian Pertahanan kepada Mabes TNI, di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Kemenhan melalui Wamenhan M Herindra, menyerahkan 769 unit Alpalhankam kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. TEMPO/Subekti.
TNI Terima 764 Alpalhankam dari Kementerian Pertahanan

Alpalhankam yang diterima TNI bakal didistribusikan kepada tiga matra militer, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.


Prabowo Ungkap Alasan Pertahanan Indonesia Belum Kuat

39 hari lalu

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo menyebut aggaran pertahanan Indonesia salah satu terendah di Asia. Prabowo mengatakan saat ini anggaran pertahanan baru 0,89 persen terhadap Produk Domestik Bruto. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Ungkap Alasan Pertahanan Indonesia Belum Kuat

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengakui bahwa cita-cita Indonesia memiliki pertahanan yang kuat masih belum tercapai. Apa penjelasannya?


Mengenal Republikorp, Perusahaan Senjata Lokal Yang Produksi Rudal Cakir dan Sungur

28 Agustus 2024

Rudak akir produksi Roketsan (Roketsan)
Mengenal Republikorp, Perusahaan Senjata Lokal Yang Produksi Rudal Cakir dan Sungur

Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pengadaan Rudal dengan Republikorp, perusahaan senjata swasta di Indonesia.