Kementerian Keuangan Bentuk Tim Khusus Trem Surabaya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi trem. Foto: freefoto.com

    Ilustrasi trem. Foto: freefoto.com

    TEMPO.CO, Surabaya - Kementerian Keuangan membentuk tim khusus untuk memberikan penilaian layak atau tidak terhadap usulan Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, untuk membangun moda transporasi massal trem.

    "Titik terang itu yang kami pegang. Makanya kami berkomunikasi intensif dengan Kemenkeu," kata Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan kepada wartawan usai menghadiri rapat dengar pendapat Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya 2016 di Komisi D DPRD Surabaya, Senin 22 Mei 2017.

    Menurut dia, apabila dinilai layak, saat itu juga akan mendapatkan persetujuan yang bentuknya bisa sharing antara pemerintah pusat, provinsi dan kota atau pendanaan swasta. "Kalau dulu prosesnya berbelit dan lama, sekitar dua tahun," ujarnya. (Baca: Percepatan Proyek Trem, Risma Lengkapi Usulan Perpres)

    Hendro mengatakan menteri keuangan menyampaikan kepada wali kota Surabaya bahwa alternatif pendanaan proyek strategis di seluruh Indonesia salah satu penyediaan Mass Rapid Transportation (MRT) adalah melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    Dengan sistem ini, kata dia, pemerintah kota menjadi dimudahkan untuk melakukan pekerjaan strategis dengan ketentuan yang lebih mudah kerja sama dengan kementerian keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

    "Dulu kami diskusi dengan Bappenas, Kementerian PU dan sebagainya prosesnya sangat lambat," ujarnya.

    Ia mengatakan Menteri Keuangan menjanjikan dalam dua bulan pascapertemuan dengan wali kota beberapa waktu lalu akan ada keputusan layak atau tidak megaproyek pembangunan trem. Untuk mewujudkan rencana pembangunan moda transporasti itu, kata dia, pemerintah kota berupaya menyajikan data sebaik mungkin termasuk kemampuan daerah. "Aspek kelayakan, salah satunya dari kekuatan APBD kita," kata Hendro. (Baca: Risma Pastikan Pembangunan Trem di Surabaya Tak Merusak Taman)

    Ia mengatakan kekuatan APBD diperhatikan karena ada sistem subsidi yang diberikan. Menurutnya tidak ada satu kota pun yang tak memberikan subsidi untuk kepentingan publik. "Jika tarifnya Rp25 ribu siapa yang naik, makanya perlu ada subsidi?," katanya.

    Hendro mengatakan selain keterjangkauan beberapa aspek lain yang diperhatikan dalam pembangunan moda transportasi massal adalah, rute, cost dan kekuatan PAD. "Semuanya sudah dilakukan kajian dan sudah dikirim ke pemerintah pusat untuk dievaluasi," katanya.

    Hendro mengaku pembangunan MRT di Surabaya diprioritaskan untuk jalur utara-selatan. Sementara pembangunan jalur timur-barat, rencananya masih dimatangkan. (Baca: Wali Kota Surabaya dan Kementerian Perhubungan Bahas Trem)

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.