Ahli HAM PBB Desak Indonesia Meninjau dan Mencabut Hukuman Ahok

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menyalakan lilin sembari menyanyikan lagu kebangsaan ketika menggelar aksi solidaritas 'Seribu Lilin Keadilan' di tugu Perjuangan, Pekanbaru, Riau, 11 Mei 2017 malam. Aksi Seribu Lilin Keadilan ini digelar untuk memberi dukungan terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok), sekaligus seruan aksi mempertahankan Pancasila dan NKRI. ANTARA FOTO

    Warga menyalakan lilin sembari menyanyikan lagu kebangsaan ketika menggelar aksi solidaritas 'Seribu Lilin Keadilan' di tugu Perjuangan, Pekanbaru, Riau, 11 Mei 2017 malam. Aksi Seribu Lilin Keadilan ini digelar untuk memberi dukungan terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok), sekaligus seruan aksi mempertahankan Pancasila dan NKRI. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok ahli di bidang hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak pemerintah Indonesia meninjau kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. PBB menyebut kasus tersebut sebagai kriminalisasi.

    "Hukum pidana yang menghukum penistaan agama merupakan pembatasan yang melanggar hukum terhadap kebebasan berekspresi, dan secara tidak proporsional menargetkan orang-orang yang termasuk kelompok agama minoritas atau agama tradisional, orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang membangkang secara politik," kata para ahli PBB dalam pernyataan pers, Senin, 22 Mei 2017. (Baca: Vonis untuk Ahok Dikecam Amnesty International)

    Ahli tersebut terdiri atas pelapor khusus tentang kebebasan beragama atau kepercayaan bernama Ahmed Shaheed dan pelapor khusus tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi, David Kaye. Lalu ahli independen bidang promosi tatanan internasional yang adil dan demokratis bernama Alfred de Zayas.

    Para ahli tersebut mendesak pemerintah membatalkan hukuman kepada Ahok. Selain itu, memberi Ahok pengampunan dalam bentuk yang diatur di sistem hukum Indonesia, agar Ahok bisa segera keluar dari penjara. Mereka menyatakan kecewa karena pemerintah bukan berbicara untuk menentang ucapan kebencian yang dilontarkan para pemimpin demonstrasi yang meminta Ahok dipenjarakan. (Lihat:Ahok Cabut Permohonan Banding)

    "Kasus ini juga menggambarkan keberadaan hukum penistaan agama bisa digunakan untuk membenarkan intoleransi dan kebencian," kata para ahli PBB. Hukum penghujatan juga dinilai para ahli PBB tidak sesuai dengan masyarakat demokratis seperti Indonesia. "Ini merugikan pluralisme agama di negara ini," ujar para ahli menambahkan.

    Para ahli HAM dari PBB ini menyatakan hukuman penistaan agama dan pemenjaraan bagi Ahok akan merongrong kebebasan beragama dan kebebasan berbicara di Indonesia.

    Ketiga ahli PBB tersebut merupakan bagian dari apa yang dikenal sebagai Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Prosedur Khusus merupakan badan ahli independen terbesar dalam sistem HAM PBB dan merupakan nama umum Dewan Independen Pencarian Fakta dan Mekanisme Pemantauan yang membahas situasi negara tertentu atau isu-isu tematik di seluruh belahan dunia.

    Adapun Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok divonis dua tahun penjara. Semua berawal dari ucapan Ahok yang menyinggung soal Surat Al-Maidah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Video dengan durasi 40 menit itu diunggah di situs pemerintah provinsi pada 27 September 2016. (Baca: Setelah Ahok Divonis, Giliran Buni Yani Segera Diadili di Bandung)

    Pemilik akun Facebook bernama Buni Yani menyebarkan potongan video pidato Ahok sepanjang 31 detik dari durasi asli 1 jam 48 menit. Dalam akun Facebook miliknya, Buni Yani menyematkan sebuah kalimat bernada provokatif bersamaan dengan videonya. Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri atas tuduhan penistaan agama. (Baca: Jaksa Agung: Tak Istilahnya Ahok Bersalah, Buni Yani Tidak)

    DIKO OKTARA

    Video Terkait: Veronica Menangis saat Bacakan Surat Ahok yang Ditulis di Tahanan




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.