Sidang E-KTP, Saksi Pernah Diminta Irman Bikin Laporan Fiktif

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Bendahara pembantu proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Junaidi menuturkan pernah dimintai oleh terdakwa kasus e-KTP Irman untuk membuat laporan fiktif perihal dana talangan supervisi di proyek tersebut.

    “Dipanggil Irman ke rumahnya di Pondok Kelapa untuk membuat keterangan pernah menerima uang dalam bentuk dollar,” kata Junaidi dalam sidang e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, 22 Mei 2017.

    Baca : KPK Sebut Ada Potensi Tersangka Baru Korupsi e-KTP

    Menurut Junaidi, surat kesaksian itu dibuat berdua dengan Suciati. Namun ia tak mengetahui maksud dari Irman meminta untuk membuat kesaksian tersebut. Diduga kesaksian itu menjadi bukti saat pemeriksaan di KPK.

    Saat itu Junaidi mengatakan dalam pertemuan di rumah Irman, ada Suciati yaitu staf dari Irman. Menurut dia, Irman meminta agar memberi kesaksian di KPK seolah-olah menerima uang dalam bentuk dolar. Padahal ia memastikan tidak pernah menerima uang berkaitan dengan proyek e-KTP dalam bentuk valuta asing.

    Tim jaksa penuntut umum KPK menyatakan dana talangan untuk supervisi proyek e-KTP mencapai Rp 2,5 miliar. Sedangkan pencairannya dilakukan bertahap. Yaitu sekitar Rp 50-200 juta dalam satu kali pencairan.

    Simak juga : Proyek E-KTP, Cerita Paulus Tannos Dua Kali Bertemu Setya Novanto

    Sementara itu Irman membenarkan bahwa ada dana talangan untuk tugas supervisi proyek e-KTP. Namun ia meluruskan bahwa uang dalam bentuk dolar memang tidak diserahkan kepada Junaidi, tetapi ke Suciati.

    Menurut Irman, pemanggilan Junaidi dan Suciati atas perintah dari penyidik KPK untuk menjelaskan perihal penyaluran duit dalam bentuk rupiah dan dolar. “Untuk di-clear-kan, ada yang bentuk rupiah dan dollar, talangan proyek e-KTP bentuk dollar ke Suciati,” kata dia.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Bebas Visa bagi Indonesia di Brasil dan Empat Negara

    Sejumlah negara baru saja mengeluarkan kebijakan bebas visa bagi para pemegang paspor Indonesia, bukti bahwa paspor Indonesia semakin kuat di dunia.