Baleg DPR: Revisi UU MD3 Masuki Tahap Lobi Penambahan Pimpinan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pimpinan MPR terpilih, Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, H. Mahyuddin dan Oesman Sapta Odang diambil sumpahnya dihadapan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di Gedung Nusantara, Jakarta Selatan, 8 Oktober 2014. Zulkifli Hasan resmi terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Pimpinan MPR terpilih, Zulkifli Hasan bersama Wakil Ketua (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, H. Mahyuddin dan Oesman Sapta Odang diambil sumpahnya dihadapan Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali di Gedung Nusantara, Jakarta Selatan, 8 Oktober 2014. Zulkifli Hasan resmi terpilih sebagai Ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo mengatakan pembahasan revisi terbatas Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) memasuki tahap lobi. Ia menyebut terdapat lobi-lobi untuk menambah sejumlah kursi pimpinan lembaga.

    "Tidak hanya lobi anggota, ini sudah lobi tingkat tinggi, lobi politik antara pimpinan partai dan pimpinan fraksi sudah dilakukan," kata Firman yang juga politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Mei 2017.

    Baca juga:
    Usulan Perubahan UU MD3 Masuk Paripurna DPR

    Pembahasan Revisi UU MD3 Dipercepat, PDIP Mulai Siapkan Nama

    Ia menyebutnya adanya sejumlah penambahan kursi pimpinan. Beberapa di antaranya, jumlah pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi, dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi. "Itu yang terakhir, tapi kami enggak tahu apakah nanti ada dinamika baru," kata dia.

    Meskipun begitu, Firman mengatakan pembahasan masih dinamis. Ia tak menyebut secara spesifik penambahan sejumlah kursi untuk mewadahi kepentingan beberapa fraksi. "Tapi kami akan bikin regulasinya saja. Masalah itu (kursi fraksi) kan ada mekanismenya," kata Firman.

    Wakil Badan Legislatif dari Partai Amanat Nasional, Totok Daryanto, menambahkan pembahasan revisi UU MD3 menitikberatkan kompromi politik. "Namanya politik harus ada kompromi, kalah tidak, tidak selesai," kata dia.

    Baca pula:

    Pemerintah dan DPR Sepakat Revisi UU MD3 Dibahas di Panja
    Baleg Ubah Enam Pasal UU MD3, PDIP Dapat Kursi Pimpinan DPR

    Terkait jumlah penambahan kursi pimpinan, Totok mengaku tak memahami.  "Pada dasarnya PAN akan bersama dengan seluruh fraksi menyepakati apa yang mereka mau," kata Totok.

    Ia menjelaskan berlarut-larutnya pembahasan yang tak menemui kata sepakat. Berawal dari usulan PDI Perjuangan yang mengusulkan tambahan satu kursi di DPR dan MPR, usulan tambahan kemudian muncul dari fraksi lain. "Sejak awal tak masalah," kata dia.

    ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.