Dalami Kasus E-KTP, KPK Periksa Mantan Anggota DPR

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan anggota DPR periode 2009-2014 Antarini Malik hari ini, Jumat, 19 Mei 2017 terkait dengan kasus e-KTP atau kartu tanda penduduk elektronik. "Diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus alias Andi Narogong)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah.

    Selain Antarini, hari ini KPK juga memanggil tiga saksi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Kasie Pencatatan Perubahan Pewarganegaraan Akibat Non Kelahiran Diana Anggraeni dan dua staf yaitu Kusmihardi dan Achmad Purwanto. Ketiganya juga diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong.

    Baca: Usut Peran Andi Narogong di Kasus E-KTP, KPK Periksa Elza Syarief

    Sebelumnya, KPK sudah memanggil puluhan saksi dari berbagai profesi dalam kasus e-KTP ini. Mereka di antaranya berasal dari kalangan pengusaha, anggota Dewan, dan pejabat kementerian.

    Andi Narogong adalah tersangka ketiga dalam kasus e-KTP. Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto. Irman dan Sugiharto kini sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

    Andi Narogong diduga bersama-sama Irman dan Sugiharto memperkaya diri sendiri, orang lain, dan koorporasi menggunakan proyek e-KTP. Korupsi ini diduga mengakibatkan negara menelan kerugian Rp 2,3 triliun.

    Baca juga: Setya Novanto Serahkan Kasus E-KTP ke Penegak Hukum

    KPK menduga kerugian negara dalam kasus e-KTP tak hanya dinikmati oleh tiga orang. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, jaksa menyebut duit korupsi itu juga mengalir ke anggota Dewan, pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah pihak swasta.

    MAYA AYU PUSPITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.