Wiranto: Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Menuai Hasil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan upaya pemerintah yang secara serius menangani kebakaran hutan dan lahan sudah menuai hasil. 

    Baca: Pemerintah Bahas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran ...

    "Buktinya, tahun 2016, hotspot dan kebakaran hutan semakin menyusut. Pada 2017 ini seperti itu juga, hotspot-nya menyusut dan karhutla mengecil," kata Wiranto seusai rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Mei 2017.

    Menurut Wiranto, jumlah hotspot skala nasional merosot dari yang sebelumnya ribuan. "Tadi dilaporkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tinggal sekitar 116 titik," ucapnya. 

    Wiranto menambahkan, ada berbagai cara untuk menangani bencana kebakaran hutan itu. Misalnya dengan pencegahan agar tidak ada pembukaan lahan baru di pinggiran hutan oleh petani dan mengajak perusahaan besar ikut berpartisipasi mencegah kebakaran hutan di lingkungan sekitar perkebunan mereka. 

    Selain itu, kata Wiranto, dapat dilakukan pembuatan embung, sekatan, kanal, serta penyediaan pompa air.

    Wiranto berujar pemerintah juga dapat melakukan deteksi dini dengan melihat hotspot di Indonesia secara cepat, dengan pengindraan dari satelit. "Kemudian setelah di lapangan juga ditinjau, bisa segera diatasi. Saya kira ini semua sudah dilakukan dari tahun ke tahun."

    Dalam praktiknya, ujar Wiranto, kementerian telah melakukan pembagian tugas, yakni Kementerian Koordinator Perekonomian beserta kementerian yang dikoordinasikan melakukan pencegahan. Kementerian Politik untuk penanggulangan pasca-kebakaran, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk pemulihan lokasi bencana. "Jadi tiga menko ini, untuk urusan kebakaran hutan dan lahan, itu terdepan," katanya. 

    Baca: Polda Riau dan BMKG: Kerawanan Kebakaran Hutan 2017 Cukup ...

    Selain dari kementerian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kata Wiranto, ikut berperan, karena kebakaran hutan termasuk ke kategori bencana. "Sehingga dialah yang secara operasional ikut ambil bagian, bahkan menjadi pemeran utama mengatasi kebakaran hutan dan lahan." 

    CAESAR AKBAR|SETIAWAN ADIWIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.