INFO JABAR - Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi berbasis pada keyakinan kepada Allah SWT dengan sumbernya Al Quran dan sunah Nabi. Sistem ekonomi ini diyakini bisa membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia.
"Untuk urusan ekonomi yang bersumber pada wahyu, ini kan urusannya believe atau keyakinan. Ekonomi Syariah sumbernya Al Quran dan sunah berkategori keyakinan. Insya Allah akan memajukan bangsa dan NKRI ini," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam seminar terkait dengan launching Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM), Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Selasa, 2 Mei 2017.
Baca Juga:
Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan, menuturkan ekonomi merupakan pilar peradaban. Bahkan separuh dari unsur penciptaan manusia merupakan unsur materi atau perekonomian. Peradaban yang dibangun ketika zaman Nabi Muhammad SAW ada empat. Tahapan pertama, pembangunan masjid. Tahapan kedua, pembangunan kohesi sosial melalui persaudaraan. Tahapan ketiga, pembangunan pasar. Tahap keempat pembangunan jaminan sosial.
Prinsip ekonomi dalam Islam, menurut Aher, adalah pasar bebas yang berkeadilan. Artinya, non-ribawi, non-gharar, dan non-keserakahan. Menurut Aher, distribusi merupakan kunci bagi pihak yang memiliki banyak modal.
"Dalam konteks hak dia (pemodal) dibelanjakan untuk anak dan istri (keluarga), untuk keperluan hidupnya. Lalu didistribusikan lagi untuk orang lain, dalam bentuk distribusi wajib, zakat namanya. Dan distribusi tidak wajib, infak dan sedekah namanya. Dan ternyata, infak sedekah bukan mengurangi harta tapi menambah harta," katanya.
Baca Juga:
Dengan distribusi zakat, infak, dan sedekah, kata Aher, harta akan mengalir kepada pihak lain, sehingga orang lain ikut berdaya dan sejahtera. "Nah, Adam Smith beda. Kata Adam Smith, biarkan saja harta menumpuk pada seseorang, nanti juga netes. Ternyata enggak netes-netes sampai akhir. Jadilah konglomerasi yang kemudian ada kesenjangan yang luar biasa antara yang kaya dan miskin," ujarnya.
Aher juga menjelaskan role model ekonomi syariah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tahapannya adalah menegakkan supremasi hukum, meningkatkan daya beli melalui pendistribusian harta baitulmal, dan membangun infrastruktur transportasi dan pertanian. Selain itu, Umar bin Abdul Aziz melakukan reformasi agraria (land reform). "Sumber kesejahteraan adalah land and knowledge, lahan dan ilmu pengetahuan. Punya lahan, punya ilmu pengetahuan untuk mengelolanya, jadilah kesejahteraan," katanya.
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) didirikan pada 6 April 2001 dengan program studi Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Saat ini FEM IPB memiliki lima departemen dan lima prodi Sarjana, delapan prodi Magister, serta tiga prodi Doktor.
Lima departemen di FEM IPB adalah Ilmu Ekonomi, Manajemen, Agribisnis, Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, serta Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Jumlah mahasiswa di FEM IPB mencapai 3.200 orang, kedua terbesar setelah FMIPA IPB. (*)
