Dana Saksi Rp 14,2 T, Mendagri: Akan Didiskusikan dengan Menkeu

Reporter

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat wawancara Live dengan Tim Redaksi Tempo di Kantor Kemendagri. MARIA FRANSISCA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan kementeriannya belum bersikap terkait usulan pendanaan saksi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu. Ia bakal berdiskusi terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan.

"Ini perlu kami diskusikan dulu dengan Menteri Keuangan karena ini berkaitan dengan dana yang besar," kata Tjahjo di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, Rabu 17 Mei 2017.

Baca: Menteri Tjahjo Sebut 5 Masalah Ini Membuat RUU Pemilu Molor

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh APBN muncul di tengah pembahasan RUU Pemilu. Pembiayaan saksi dilakukan dari tahap Tempat Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara, hingga saksi dalam rekapitulasi di KPU Provinsi dan Pusat.

Tjahjo menuturkan dirinya belum menentukan sikap terkait usulan tersebut. Ia pun menyebutkan alokasi dana terhadap usulan tersebut mencapai Rp 14,2 triliun. "Saya kira, lagi kami pikirkan dulu," kata Tjahjo.

Baca: RUU Pemilu Molor, Ini Penyebab Istana Yakin Selesai Last Minute

Ia menuturkan berdasarkan pembahasan bersama DPR, RUU Pemilu bakal selesai paling lambat akhir Mei atau Juni. "Karena KPU baru mulai tahapan pada Juli," kata politikus senior PDI Perjuangan.

ARKHELAUS W.






Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

18 jam lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

1 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

9 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

16 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

16 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

16 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

19 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.


Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

20 hari lalu

Kemendagri Gelar Rakor Pengendalian Inflasi

Maluku Utara mendapat apresiasi berhasil menekan inflasi jadi paling rendah di Indonesia.


Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

23 hari lalu

Heru Budi Kaji Lagi Pergub Penggusuran Era Ahok Setelah Dikembalikan Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri mengembalikan Pergub Penggusuran yang akan dicabut agar tidak terjadi kekosongan hukum.


Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

24 hari lalu

Tito Karnavian Temui Jokowi Hari Ini Bahas Persiapan DOB Papua

Sebelumnya, Tito Karnavian mengatakan DOB Papua kemungkinan bakal disahkan Pemerintah Pusat sekitar awal November 2022.