8 Pegawai PT PLN Gugat Larangan Kawin Kolega Sekantor ke MK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pernikahan. Shutterstock

    Ilustrasi pernikahan. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta - Delapan pegawai PT. PLN yang juga tergabung dalam Serikat Pekerja Pegawai PLN menggugat larangan perkawinan dengan kolega sekantor yang dimuat dalam Undang-undang Ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi. Delapan pegawai tersebut adalah Jhoni Boetja, Edy Supriyanto Saputra, Airtas Asnawi, Saiful, Amidi Susanto, Taufan, Muhammad Yunus, dan Yekti Kurniasih.

    Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pemohon, yang berasal dari Palembang, Jambi, dan Bengkulu, mengajukan gugatan secara perorangan. "Iya sudah diajukan dan diregistrasi sebagai perkara 13/PUU-XV/2017," kata Fajar melalui pesan tertulis di Jakarta, Selasa 16 Mei 2017.

    Baca : MK Putuskan Batas Usia Nikah Wanita 16 Tahun  

    Fajar menjelaskan pemohon menginginkan agar frasa "kecuali yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama" dihapuskan. 

    Pemohon, kata dia, ingin agar pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja memiliki pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam satu perusahaan.

    Fajar menyebutkan gugatan tersebut dilayangkan ke MK pada 13 Februari 2017. Sidang pendahuluan dimulai pada 22 Februari dengan perbaikan permohonan pada 5 April dan mendengarkan keterangan presiden 15 Mei. "Berikutnya mendengarkan keterangan DPR, dan pihak terkait pada 5 Juni mendatang," kata dia.

    Simak pula : MK Tolak Permohonan Uji Materi Eks Muncikari Robby Abbas

    Dilansir laman mahkamahkonstitusi.go.id, pemohon mendalilkan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan melanggar hak konstitusionalnya. Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: (f) pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”.

    Mereka menilai beleid ini berpotensi membuat pegawai kehilangan pekerjaannya. Selain itu, mereka menilai pelarangan perkawinan sesama pegawai dalam satu perusahaan bertentangan dengan ketentuan pasal lain dalam undang-undang lainnya, seperti UU Perkawinan dan UU Hak Asasi Manusia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Keunggulan Bahan Bakar Campuran Biodiesel B30 Saat Uji Coba

    Biodiesel B30 akan diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Desember 2019. Ini hasil B30 yang berbahan solar campur minyak kelapa sawit.