Revisi UU Buruh Migran, DPR dan Pemerintah Tarik Ulur Soal Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dede Yusuf. TEMPO/Prima Mulia

    Dede Yusuf. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku belum dapat merampungkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri lantaran kesepakatan dengan pemerintah mengenai siapa yang akan memegang kewenangan terkait dengan buruh migran belum tercapai. Hal itu adalah satu isu yang masih tersisa dari total 10 isu utama.

    “DPR ingin dipegang badan yang fokus dan khusus,” ujarnya seusai acara Penganugerahan Tenaga Kerja Indonesia Inspiratif Pilihan Tempo di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin, 15 Mei 2017.

    Pemerintah, kata dia, belum sempat menyelesaikan permasalahan ini lantaran sebelumnya mengaku sedang berfokus mengurus Hari Buruh. Padahal, DPR kini hanya memiliki sisa 47 hari untuk menyelesaikan revisi undang-undang itu. Dia berharap pemerintah segera menyepakati perkara ini.

    “Kalau sampai akhir masa sidang belum rampung, bisa-bisa undang-undang tersebut batal,” ucapnya.

    Menurut Dede, agar permasalahan-permasalahan sebelumnya tidak terulang kembali, harus jelas siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang berperan sebagai operator. Sehingga dia mendukung perkara buruh migran ini mesti dipegang sebuah badan independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

    Baca: Bahas Revisi UU TKI, Menteri Tenaga Kerja Menghadap Presiden

    “Harus ada yang bertanggung jawab secara utuh. Jadi enggak ada yang lempar-lemparan kalau ada masalah,” tuturnya.

    Selain membahas perkara undang-undang, Dede juga mengusulkan adanya atase tenaga kerja di negara tujuan buruh migran yang terpisah dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Sebab, kata dia, akan sulit menyelesaikan permasalahan buruh migran yang begitu banyak bila dilimpahkan pada KJRI, yang juga menangani permasalahan lain.

    “Bayangkan, di Malaysia dengan TKI sebanyak 2 juta, semuanya dimasukkan ke KJRI. Kan akan sulit diselesaikan. Filipina sudah terapkan seperti itu,” katanya.

    Anggaran untuk lembaga yang menangani tenaga kerja migran pun, Dede melanjutkan, perlu dinaikkan. Sebab, kata dia, selama ini, dibanding dengan remitansi yang masuk ke Indonesia, anggaran untuk lembaga-lembaga itu tidaklah sebanding. Kini, dengan pemasukan Rp 120 triliun, total anggaran yang diberikan untuk mengurus buruh migran hanya Rp 4 triliun.

    “Bagaimana bisa mengurus keperluan buruh-buruh migran?” ujarnya.

    Nantinya, perkara pendidikan, pendataan, dan dokumentasi harus dipegang pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sehingga peran calo dan perusahaan-perusahaan swasta dapat dieliminasi. Pemerintah, kata dia, harus turun sampai level terbawah lewat pemerintahan desa untuk dapat menjaga dan memberi pencerdasan pada warga yang hendak menjadi buruh migran.

    Baca: JBMI: Libatkan Buruh Revisi UU Penempatan TKI di Luar Negeri

    Siti Badriyah, seorang bekas buruh migran yang pernah ditipu agennya, sependapat dengan DPR. Dia merasa seharusnya pemerintah daerah menjangkau warga desa yang hendak menjadi TKI agar tidak ada lagi calon buruh migran yang terjerumus rayuan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Saya harap pemerintah bisa menjangkau desa sehingga calo dan swasta tidak lagi masuk,” ujarnya.

    Selain itu, dia berharap perkara buruh migran ini dapat ditangani satu badan khusus. Sebab, selama ini, dia merasa penyelesaian masalah di luar negeri cukup sulit.

    "Sering dipingpong ke sana ke mari," ucapnya.

    CAESAR AKBAR | EA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.