Bantah Vonis Ahok Disetir, Komisi Yudisial Yakin Hakim Independen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ahok) selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (ahok) selaku terdakwa kasus penistaan agama menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 9 Mei 2017. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Rekruitmen Hakim Komisi Yudisial Maradaman Harahap menyatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh tiga hakim yang menangani sidang perkara penodaan agama dengan terpidana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Menurut Maradaman, apa yang dilakukan oleh ketiga hakim, yakni Dwiarso Budi Santiarto, Abdul Rosyad, dan Jupriyadi, sudah merupakan keputusan hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan.

    Baca: Marak Dukungan untuk Ahok, Ini Imbauan MUI

    “Yang menilai setting-an siapa? Pengacaranya kan? Sepanjang saat ini, beliau ini betul-betul mandiri, independen. Soal beda tuntutan dengan yang dari jaksa, itu kan kemandirian hakim,” tutur Maradaman saat ditemui di gedung Komisi Yudisial, Senin, 15 Mei 2017.

    Ia menambahkan, jika ada pihak menemukan adanya gejala bahwa tiga hakim yang menangani sidang Ahok terindikasi mendapatkan pengaruh dalam pembuatan keputusan vonis penjara yakni selama dua tahun, untuk dapat melaporkan gejala tersebut ke Komisi Yudisial.

    “Itu keputusan hakim, kalau ada indikasi, ada pengaruh, silakan dilaporkan ke sini. Apakah benar hakimnya seperti itu. Hakim kan melihat fakta-fakta persidangan,” tuturnya.

    Simak pula: Brigade Meo Paksa Anggota DPRD NTT Menandatangani Pembebasan Ahok

    Dalam sidang perkara Ahok, hakim Dwiarso memutus Ahok dua tahun penjara, lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni satu tahun hukuman pidana dan dua tahun pidana percobaan.

    Menurut Maradaman, putusan hakim yang lebih berat dari tuntutan jaksa, sering terjadi di persidangan. Namun yang membuat ramai pemberitaan adalah karena sosok Ahok yang merupakan publik figur. “Itu sering terjadi, bukan hal yang luar biasa. Kebetulan yang divonis ini adalah seorang publik figur, jadi enggak ada masalah,” tutur Maradaman.

    DESTRIANITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?