KPK Siapkan Argumentasi Penetapan Miryam S. Haryani Tersangka

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Miryam S Haryani usai diperiksa KPK memberikan sedikit penjelasan bahwa dirinya tidak kabur tapi berlibur bersama keluarga. EKO SISWONO TOYUDHO

    Miryam S Haryani usai diperiksa KPK memberikan sedikit penjelasan bahwa dirinya tidak kabur tapi berlibur bersama keluarga. EKO SISWONO TOYUDHO

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyiapkan argumentasi dan dasar hukum soal penetapan tersangka terhadap mantan anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Miryam S. Haryani dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

    "Sudah kami kupas, kami kaji, argumentasinya jelas, dan ada dasar hukumnya, besok kami akan sampaikan di depan persidangan," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi seusai menghadiri sidang perdana praperadilan yang diajukan Miryam dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 15 Mei 2017.

    Baca : Kuasa Hukum Tunggu Putusan Hakim untuk Status Miryam S. Hariyani

    Menurutnya, KPK akan sampaikan pertimbangan terkait penggunaan Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipermasalahkan kuasa hukum Miryam.

    "Kami akan bacakan dan sampaikan semua argumentasi kami, alasan kami, dan pertimbangan hukum kami pada saat menangani atau memeriksa pemohon," kata Setiadi.

    Ada tiga hal terkait pra peradilan kasus Miryam S Haryadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut.

    Pertama, pra peradilan tidak menangani atau memeriksa substansi dan pokok perkara. "Jadi hanya memeriksa hukum acara yang dijelaskan oleh KPK terhadap pemohon/Miryam S Haryani," ujar Setiadi.

    Simak pula : Kemana Saja Miryam S Hariyani Selama Buron?

    Kedua, seharusnya pemohon/termohon dan pengadilan bisa memahami dan mengikuti aturan yang sudah ada. "Tadi pemohon mau menyampaikan atau meminta menghadirkan, tapi kan hakim pra peradilan tidak berwenang," ujar Setiadi.

    Setiadi menambahkan bahwa apapun yang disampaikan pemohon di sidang tadi adalah hak mereka dan sudah diatur baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHAP) maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 tahun 2016 tentang tata cara peradilan.

    Ketiga, KPK mengingatkan agar jangan coba coba keluar dari koridor.

    Setiadi pun menegaskan KPK tidak akan mundur dalam penyidikan ini karena sudah jelas negara tidak boleh kalah dalam hal penanganan pemberantasan korupsi.

    ANTARA | BAYU PUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.