Brigade Meo Paksa Anggota DPRD NTT Menandatangani Pembebasan Ahok  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

    Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com

    TEMPO.CO, Kupang - Sekelompok orang yang menamakan diri Brigade Meo, Senin siang, 15 Mei 2017, mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dan memaksa anggota Dewan menandatangani surat pernyataan dukungan untuk pembebasan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    Dalam surat pernyataan tersebut, terdapat beberapa poin, di antaranya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) serta pembebasan Ahok. Dalam tuntutannya, mereka menyebutkan kasus penodaan agama yang dilakukan Ahok dinilai cacat hukum karena sarat kepentingan politik.

    Baca juga:
    Marak Aksi Dukungan untuk Ahok, Ini Imbauan MUI
    Nyawa Ahok Terancam, Pengacara: Kami Tak Mendengar Isu Itu

    Sempat terjadi ketegangan antara pengunjuk rasa dan anggota DPRD NTT yang menolak menandatangani surat pernyataan tersebut. Terlebih saat pengunjuk rasa menyebut partai politik yang mendukung gerakan radikalisme di Indonesia.

    "Secara pribadi, saya akan menandatangani pernyataan ini. Tapi, kalau secara lembaga, harus diagendakan lagi," kata Ketua Komisi I DPRD NTT Proklamasi Ebhu Tho saat berdialog dengan pengunjuk rasa.

    Baca pula:
    Sepekan Dipenjara, Pengacara: Ahok Banyak Baca Buku

    Mereka menuntut Ahok segera dibebaskan serta meminta pemerintah menghapus Pasal 156 dan 156a karena merugikan kelompok minoritas serta mengancam perpecahan bangsa. "Kami juga mendesak pemerintah segera menangkap dan memproses hukum Rizieq Syihab," ucap Koordinator Brigade Meo Pendeta Adi Ndy'i.

    YOHANES SEO



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.