Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hak Angket KPK, Fahri Hamzah: Pembentukan Pansus Mungkin 23 Mei  

image-gnews
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah mengatakan DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah reses anggota Dewan. Reses anggota Dewan yang dimulai pada 29 April 2017 itu akan berakhir pada 17 Mei 2017.

"Pembentukan pansus kemungkinan Selasa, 23 Mei, karena DPR masuk kantor lagi pada 18 Mei," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kampoeng Popsa, Makassar, Jumat malam, 12 Mei 2017.

Baca juga: Hak Angket KPK, MAKI Laporkan Fahri Hamzah ke MKD

Fahri Hamzah mengatakan hak angket akan dibahas saat anggota Dewan datang dari reses kemudian dilakukan rapat Badan Musyawarah dan rapat pimpinan. Selanjutnya, dijadwalkan rapat paripurna untuk pembentukan pansus. "Kita harap semua anggota dari perwakilan fraksi hadir. Mudah-mudahan angket berjalan lancar," tuturnya.

Fahri menjelaskan dalam angket tersebut KPK akan diundang kemudian dilakukan tanya-jawab terkait dengan persoalan tersebut. Sehingga KPK harus terbuka dan mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh DPR nanti. "Kita lihat saja di angket, kan rakyat juga untung kalau semua terbuka. Saya kira ini akan menjadi lebih baik ke depan dalam pemberantasan korupsi," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Simak pula: Hak Angket, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Fahri Hamzah ke KPK

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, hak angket ini akan membuka semua apa yang terjadi di internal lembaga antirasuah tersebut. Dibentuknya pansus angket itu tak bakal melemahkan keberadaan KPK. Dia menganalogikan, jika KPK adalah sebuah bunga, akan menebarkan wangi kepada bangsa Indonesia bila dibuka di DPR. "Tapi bagaimana kalau banyak bau busuknya, ya pasti bau kalau dibuka. Cuma, kenapa takut terbuka?" ujar Fahri.

Fahri Hamzah melanjutkan, KPK itu memiliki ideologi 'kalau bersih kenapa risih' dan 'berani jujur hebat'. Sehingga, ideologi ini harus dikembangkan bukan malah ketakutan. "Ketakutan ini yang mendatangkan tanda tanya, saya curiga ada apa-apa," tutur dia. "Kalau yang dibuka juga bagus, enggak mungkin DPR berani bertindak semena-mena," katanya.

Diketahui bahwa usulan hak angket terhadap KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat, 28 April 2017. Pengesahan itu kontroversial karena Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat paripurna mengesahkan usulan hak angket di tengah hujan interupsi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani memprotes sikap sepihak Fahri tapi tidak digubris. Muzani dan anggota Fraksi Gerindra akhirnya walkout. Usul hak angket yang ditandatangani oleh 25 orang dari fraksi berbeda itu akhirnya disahkan.

DIDIT HARIYADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

9 menit lalu

Bambang Patijaya. ANTARA/Putu Indah Savitri
Bambang Patijaya Golkar Resmi Pimpin Komisi XII DPR

Bambang Patijaya dari fraksi Golkar resmi ditetapkan sebagai Ketua Komisi XII DPR.


Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

3 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Yasonna Laoly Minta Pemerintah Tak Lagi Titipkan UU Kejar Tayang ke DPR

Yasonna Laoly menekankan, pembahasan rancangan undang-undang ke depan harus lebih mendalam.


Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

1 hari lalu

Puluhan komputer yang digunakan para tersangka pengelola judi online yang diduga dijalankan oleh oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), berada di kawasan Galaksi Grand City, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 1 Oktober 2024. TEMPO/Dede Leni Mardianti.
Pegawai Kementerian Komdigi Lindungi Situs-situs Judi Online dari Pemblokiran, DPR: Kelemahan Internal

DPR menilai ada kelemahan dalam pengawasan internal di Kementerian Komdigi, dulu Kominfo, sehingga pegawainya justru melindungi situs judi online.


10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

2 hari lalu

Suasana Rapat Paripurna Khusus Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024. Rapat Paripurna Khusus tersebut beragendakan pidato Ketua DPR RI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 DPR RI dan penyampaian Laporan Kinerja DPR RI tahun sidang 2023-2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
10 Daftar Kementerian yang Mempunyai APBN 2025 Teratas

Belanja kementerian/lembaga atau K/L dalam APBN 2025 direncanakan mencapai Rp1.160,1 triliun.


Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bahas Kerja Sama Bidang Ekonomi dengan Legislator Korea Selatan

Pertemuan antara legislator Indonesia dan Korea Selatan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama yang telah terjalin selama 51 tahun.


Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

3 hari lalu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani, saat menjawab pertanyaan wartawan usai menggelar rapat pimpinan DPR, di ruang rapat Badan Musyawarah, Senin, 21 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Puan Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Pekerja Sritex: Jangan Sampai Ada PHK

Ketua DPR, Puan Maharani, meminta agar pemerintah fokus membantu karyawan Sritex supaya tak ada PHK.


Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Komisi XII Belum Punya Pimpinan, Wakil Ketua DPR Bilang Masih Tunggu Nama dari Partai

Selain nama-nama pimpinan yang belum masuk, kata Adies, hambatan lainnya adalah karena Komisi XII DPR ini komisi yang baru.


MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
MK Minta DPR Bikin UU Ketenagakerjaan Baru, Adies Kadir: Kami Harus Bicarakan Dulu

Wakil Ketua DPR Adies Kadir merespons permintaan MK untuk memisahkan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan membuat UU baru.


Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

3 hari lalu

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Adies Kadir, saat menjawab pertanyaan wartawan di kompleks gedung DPR, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra
Pimpinan DPR Bilang Tampung Usulan soal 8 UU Politik Direvisi dengan Metode Omnibus Law

Anggota Komisi II DPR mengusulkan delapan UU politik agar dipertimbangkan untuk direvisi dengan metode omnibus law.


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

3 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.