Hak Angket KPK, Fahri Hamzah: Pembentukan Pansus Mungkin 23 Mei  

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Makassar - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fahri Hamzah mengatakan DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah reses anggota Dewan. Reses anggota Dewan yang dimulai pada 29 April 2017 itu akan berakhir pada 17 Mei 2017.

"Pembentukan pansus kemungkinan Selasa, 23 Mei, karena DPR masuk kantor lagi pada 18 Mei," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kampoeng Popsa, Makassar, Jumat malam, 12 Mei 2017.

Baca juga: Hak Angket KPK, MAKI Laporkan Fahri Hamzah ke MKD

Fahri Hamzah mengatakan hak angket akan dibahas saat anggota Dewan datang dari reses kemudian dilakukan rapat Badan Musyawarah dan rapat pimpinan. Selanjutnya, dijadwalkan rapat paripurna untuk pembentukan pansus. "Kita harap semua anggota dari perwakilan fraksi hadir. Mudah-mudahan angket berjalan lancar," tuturnya.

Fahri menjelaskan dalam angket tersebut KPK akan diundang kemudian dilakukan tanya-jawab terkait dengan persoalan tersebut. Sehingga KPK harus terbuka dan mengklarifikasi apa yang ditanyakan oleh DPR nanti. "Kita lihat saja di angket, kan rakyat juga untung kalau semua terbuka. Saya kira ini akan menjadi lebih baik ke depan dalam pemberantasan korupsi," ucap politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Simak pula: Hak Angket, Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Fahri Hamzah ke KPK

Menurut dia, hak angket ini akan membuka semua apa yang terjadi di internal lembaga antirasuah tersebut. Dibentuknya pansus angket itu tak bakal melemahkan keberadaan KPK. Dia menganalogikan, jika KPK adalah sebuah bunga, akan menebarkan wangi kepada bangsa Indonesia bila dibuka di DPR. "Tapi bagaimana kalau banyak bau busuknya, ya pasti bau kalau dibuka. Cuma, kenapa takut terbuka?" ujar Fahri.

Fahri Hamzah melanjutkan, KPK itu memiliki ideologi 'kalau bersih kenapa risih' dan 'berani jujur hebat'. Sehingga, ideologi ini harus dikembangkan bukan malah ketakutan. "Ketakutan ini yang mendatangkan tanda tanya, saya curiga ada apa-apa," tutur dia. "Kalau yang dibuka juga bagus, enggak mungkin DPR berani bertindak semena-mena," katanya.

Diketahui bahwa usulan hak angket terhadap KPK disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Jumat, 28 April 2017. Pengesahan itu kontroversial karena Fahri Hamzah sebagai pimpinan rapat paripurna mengesahkan usulan hak angket di tengah hujan interupsi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani memprotes sikap sepihak Fahri tapi tidak digubris. Muzani dan anggota Fraksi Gerindra akhirnya walkout. Usul hak angket yang ditandatangani oleh 25 orang dari fraksi berbeda itu akhirnya disahkan.

DIDIT HARIYADI






Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

10 menit lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Terbaru RKUHP, Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

5 jam lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

1 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

1 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

2 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

2 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

2 hari lalu

Jelang Uji Kelayakan Calon Panglima TNI, DPR Bakal Tanyakan Netralitas di Pemilu 2024

TB Hasanuddin, memproyeksikan lima poin yang ditanyakan kepada calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.


Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

2 hari lalu

Anggota Fraksi Gerindra soal RKUHP: Kalau Bisa Disahkan Hari Ini Juga

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Habiburokhman berharap draf rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa disahkan hari ini.


YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

2 hari lalu

YLBHI Desak DPR dan Kemenkumham Hapus Pasal-Pasal Antidemokrasi di RKUHP

Isnur menilai jika pasal antidemokrasi di RKUHP dipaksakan berpotensi digunakan secara serampangan, mengingat rendahnya etika pejabat negara