Pengamat: Perkara Cantrang Bisa Berdampak Politik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cak Imin Minta Menteri Susi Cabut Larangan Cantrang. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz

    Cak Imin Minta Menteri Susi Cabut Larangan Cantrang. TEMPO/Muhammad Irsyam Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Maritim dari National Maritim Institute, Siswanto Rudi, meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk berhati-hati dalam menengani kisruh kebijakan cantrang. Menurut dia, jika hal itu salah ditangani, bisa berdampak politik.

    "Jangan tarik ulur, nunggu didemo baru kaji ulang, dan sebagainya. Hal itu tidak baik bagi wibawa pemerintah," ujar Siswanto dalam diskusi kebijakan cantrang di Jakarta, Sabtu, 13 Mei 2017.

    Baca: Kontroversi Cantrang, Nelayan Minta Jokowi Bentuk Tim Independen

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan moratorium penggunaan cantrang pada tahun ini. KKP beralasan penggunaan cantrang merusak lingkungan dan juga berpotensi menangkap ikan-ikan kecil.

    Sebagai gantinya, nelayan diminta menggunakan alat yang bernama gillnet. Gillnet adalah jaring yang dibentangkan secara vertikal sehingga KKP menganggap penggunaan alat ini lebih aman dibandingkan cantrang. Gillnet sendiri sudah mulai dibagikan pemerintah untuk nelayan dengan ukuran kapal 10 GT (Gross Tonage).

    Namun penggantian cantrang itu tak berlangsung lancar. Di sejumlah daerah, banyak nelayan kapal 10 GT yang belum mendapat gillnet. Ketika mereka melaut dengan cantrang, mereka malah dipermasalahkan karena aturan yang berlaku.

    Baca: Jokowi Minta Menteri Susi Perpanjang Masa Penggunaan Cantrang

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah turun tangan langsung untuk menanggapi kebijakan tersebut. Pekan lalu, ia memutuskan penggunaan cantrang diperpanjang hingga akhir 2017 demi memberi ruang penggantian yang lebih lama.

    Menurut Siswanto, turun tangannya Jokowi dalam kasus ini menunjukkan bahwa Presiden memberikan perhatian khusus terhadap dampak perkara cantrang. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah atau KKP perlu segera mengambil langkah tegas.

    Ia mengatakan, tidak tertutup kemungkinan perkara centrang akan ikut bermain dalam kampanye jelang pemilu 2019. Sebab, tidak sedikit calon pemilih yang berasal dari kalangan nelayan.

    "Presiden Joko Widodo meminta perpanjangan itu sudah menunjukkan ada tekanan politik, bisa mempengaruhi peta politik," ujar Siswanto.

    Ia juga meminta pemerintah tidak ragu untuk mencabut kebijakan cantrang apabila dirasa perlu. Menurut dia, kebijakan itu sendiri juga tidak pro nelayan. "Dan masih banyak hal yang bisa ditangani seperti peremajaan kapal atau upah nelayan yang tak layak," ujarnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.