Selepas Pilkada DKI, Demokrat: Jokowi Perlu Damaikan 2 Kubu

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Usai bertarung di Pilkada DKI, kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis 20 April 2017.

    Usai bertarung di Pilkada DKI, kandidat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Kamis 20 April 2017.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menilai Presiden Joko Widodo perlu mengumpulkan pihak-pihak yang pernah berseberangan saat Pilkada DKI Jakarta lalu, guna menghilangkan perbedaan yang sempat terjadi.

    "Segera undang dan kumpulkan seluruh tokoh-tokoh yang saling berseberangan dalam satu meja," ujar Didi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 12 Mei 2017. (Baca: WNI Berbagai Negara Gelar Aksi Simpati untuk Ahok)

    Didi menambahkan Presiden harus mendengarkan suara, keluhan, dan aspirasi mereka. Lalu mengkaji dengan mendalam dan menyeluruh persoalan untuk selanjutnya cari solusi yang tepat, cepat dan terbaik. Didi menilai perbedaan yang timbul saat Pilkada DKI belum berakhir. Menurutnya, eskalasi perbedaan justru terus meningkat, dan semakin menjadi-jadi setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok divonis dua tahun penjara oleh PN Jakarta Utara sehubungan kasus penistaaan agama. (Baca: 3 Hakim yang Vonis Ahok 2 Tahun Penjara Dapat Promosi)

    "Presiden harus bisa menjadi penengah dan menghasilkan solusi yang terbaik. Presiden harus bisa menjadi jangkar dan perekat bagi kita semua," kata Didi.

    Menurut Didi, Presiden sejauh ini telah mengimbau agar semua pihak menghormati hukum dan putusan pengadilan. Tetapi menurut dia, hal tersebut belum cukup. "Dalam situasi seperti ini posisi Presiden sebagai pengayom sangat diperlukan," ujar dia. (Baca: Pendukung Ahok: Putusan Hakim Bukti Kemenangan Intoleransi)

    ANTARA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.