Kerap Didatangi Wartawan dan LSM Tak Jelas, Kades di Subang Stres

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian menunjukan kartu pers yang digunakan tersangka wartawan gadungan untuk mengelabui korbannya di Polres kota Tangerang, Banten (2/9). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Petugas kepolisian menunjukan kartu pers yang digunakan tersangka wartawan gadungan untuk mengelabui korbannya di Polres kota Tangerang, Banten (2/9). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Subang - Para kepala desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengaku tak betah berada di kantor karena sering didatangi sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan dan anggota sebuah lembaga swadaya mayarakat (LSM).

    "Mereka selalu datang rombongan dan mencari-cari kesalahan yang tidak perlu," ujar Kepala Desa Cihurip, Kecamatan Cijambe, Nabud A.S, saat mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di ruang rapat 2 Bupati Subang, Rabu, 10 Mei 2017.

    Baca: Diduga Memeras, Bekas Wartawan Dicokok Polisi

    Menurut Nabut, prilaku mereka sangat menyebalkan. Sebab, jika tidak menemukan di kantor desa, biasanya langsung mendatangi rumah kepala desa tersebut. "Mereka biasanya datang ke rumah dan menggertak orang rumah (isteri dan anak). Terus terang kami jadi stres," ungkap Nabud. Puluhan kepala desa yang ikut dalam seminar tersebut serentak menimpali, "Benar, Pak!"

    Nabut meminta Pelaksana tugas Bupati Subang, Imas Aryumningsih, memberikan solusi agar praktek lancung wartawan dan LSM tidak jelas itu bisa dihentikan. "Supaya kami bisa bekerja dan melayani warga dengan tenang," imbuhnya.

    Simak: Peras Kades, Wartawan Bodrek di Brebes Ditangkap Polisi

    Menanggapi keluhan para kepala desa, Anas Nasrullah, wartawan tintahijau.com yang menjadi pemateri pada sosialisasi itu mengatakan, sebisa mungkin kepala desa menghindari mereka.
    "Kalau terpaksa sudah berhadapan, ya dihadapi saja. Tapi, kalau dalam pembicaraan kemudian terjadi unsur pemerasan, laporkan saja ke polisi," ujar Anas.

    Menurut Anas, wartawan yang profesional, baik dari media cetak, televisi, radio dan portal berita, bekerja  sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Wartawan yang profesional juga  menaati Kode Etik Jurnalistik.

    Sekretaris Pusat Pelayanan Informasi Publik (PPID) Provinsi Jawa Barat Dedi Darmawan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Subang segera membentuk PPID buat kepentingan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. "Jika sudah ada PPID, kasus yang menimpa para kepala desa bisa dijelaskan oleh pejabat PPID," ujar Dedi.

    Lihat: Memeras PNS Dituduh Selingkuh, 6 Wartawan Ditangkap

    Dedi tak menampik ihwal banyaknya permintaan informasi publik baik yang dilakukan secara benar dan yang tidak wajar sebagai dampak dari era keterbukaan.

    Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Subang Agustias Amin menampung semua keluhan kepala desa. Menurut Agustias, perilaku menyimpang wartawan itu termasuk ekses negatif era keterbukaan informasi. "Segera setelah acara sosialisasi ini tuntas, kami langsung lapor ke Bupati," ujarnya.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Diduga Ada Enam Perkara Di Balik Teror Terhadap Novel Baswedan

    Tim gabungan kepolisian menyebutkan enam perkara yang ditengarai menjadi motif teror terhadap Penyidik KPK Novel Baswedan.