TEMPO.CO, Kediri - Pemerintahan Bupati Haryanti Sutrisno dituding gagal mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kediri. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial melonjak delapan kali lipat atau mencapai sepertiga jumlah penduduk dalam waktu setahun.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dari Fraksi Nasional Demokrat Antox Prapungkajaya mengatakan kenaikan jumlah warga penyandang persoalan sosial sudah di luar batas kewajaran. “Hanya dalam waktu setahun jumlahnya membengkak delapan kali lipat,” kata Antox kepada Tempo, Rabu 10 Mei 2017 di Kediri.
Baca : Politik Dinasti, Bupati Kediri: Tidak Semua Keluarga Bisa
Kenaikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini, lanjut Antox, diketahui dari laporan pertanggungjawaban Bupati Kediri tahun 2016, dimana jumlah PMKS yang pada tahun 2015 sebesar 69.024 jiwa menjadi 539.590 jiwa pada tahun 2016. Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kediri sebesar 1.545.209 jiwa, maka jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial itu mencapai sepertiga warga Kabupaten Kediri.
Adapun kelompok PMKS ini terdiri dari gelandangan, pemulung, pengemis, anak terlantar, anak jalanan, penyandang HIV/AIDS, fakir miskin, dan kelompok lain yang terkait persoalan sosial. Banyaknya anak jalanan, pengemis, dan gelandangan ini juga terlihat dari razia penyakit masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri yang mayoritas mengaku berpenduduk Kabupaten Kediri.
Simak pula : Bappenas: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Berkurang
Kondisi memprihatinkan terlihat pada jumlah penyandang HIV/AIDS yang angkanya melonjak drastis. Jika di tahun 2015 jumlah mereka hanya 354 orang, kini di tahun 2016 meningkat menjadi 1.032 orang. “Bupati harus menetapkan status luar biasa HIV/AIDS untuk menyelamatkan warga,” Antox menegaskan.
Ironisnya, tingginya jumlah warga miskin ini tak membuat kebijakan anggaran berpihak kepada mereka. Bupati Kediri Haryanti Sutrisno justru menempatkan anggaran di Dinas Sosial paling kecil dibanding satuan kerja lain.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Krisna Setiawan tak banyak memberikan keterangan terkait tudingan itu.
Menurut dia hingga kini masih terjadi kesimpangsiuran soal data statistik tentang jumlah PMKS di Kabupaten Kediri. Ketidakakuratan ini bahkan juga terjadi hingga tingkat Kementerian Sosial karena terjadi di hampir seluruh daerah. “Dinas Sosial kami masih melakukan update angka sebenarnya,” kata Krisna lagi, Rabu 10 Mei 2017.
HARI TRI WASONO
