INFO NASIONAL - Setidaknya, ada tiga permasalahan umum yang terjadi pada danau-danau di Indonesia. Di antaranya soal peningkatan kadar limbah, pendangkalan, dan pencemaran. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan sinergi kebijakan antarkementerian, antarlembaga, serta antarpemangku kepentingan lain.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan hal yang selama ini terlupakan adalah bahwa danau tidak hanya sekadar bagian dari alam, tapi juga memiliki manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luar biasa. "Sayangnya, banyak hal-hal yang belum didalami mengenai keberlanjutan danau," katanya saat memberikan sambutan dalam acara lokakarya nasional hari kedua bertema "Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran Para Pemangku Kepentingan" di Hotel Arya Duta, Jakarta, Rabu, 10 Mei 2017.
Baca Juga:
Dia menuturkan banyak pihak yang masih melihat danau sebagai halaman belakang rumah sehingga tidak terlindungi dan dirawat secara maksimal. "Selama ini, kita hanya berfokus ke wisata pantai, gunung, bangunan kuno, dan jarang ke danau," ucapnya.
Bambang berujar ada 15 danau di Indonesia yang saat ini perlu benar-benar diawasi karena kerusakannya parah. Kelima belas danau itu, yakni Danau Rawapening di Jawa Tengah, Rawa Danau di Banten, Danau Batur di Bali, Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Kerinci di Jambi, Danau Maninjau dan Singkarak di Sumatera Barat, Danau Poso di Sulawesi Tengah, Danau Cascade Mahakam-Semayang, Danau Melintang dan Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe dan Matano di Sulawesi Selatan, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan Danau Sentani di Papua. Total, Indonesia memiliki 840 danau dengan tipologi yang sangat bervariasi.
Dalam pemaparannya, Bupati Agam Indra Catri mengatakan permasalahan yang dihadapi Danau Maninjau adalah hilangnya ekosistem endemik, semakin tingginya level air danau, banyaknya aktivitas perikanan keramba, rusaknya daerah tangkapan air, dan pencemaran air dan blooming algae. Menurutnya, potensi lahan krisis di kawasan danau mencapai 48,84 persen dengan jumlah sedimentasi yang masuk ke danau dari sungai mencapai 1,3 juta ton per hari.
Baca Juga:
Kondisi serupa, yang terjadi di Danau Limboto, juga disampaikan Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo. Sedimentasi yang terjadi di danau ini mencapai 5 juta ton per tahun sehingga kedalamannya berkurang dari 30 meter menjadi 2,5 meter. Vegetasi air, seperti enceng gondok, di danau ini semakin bertambah luas dari tahun ke tahun. Pada 2016, vegetasi air sudah menyebar sampai ke bagian tengah danau.
Bupati Semarang Mundjirin juga mengatakan Danau Rawapening di daerahnya juga dalam kondisi kritis. Saat ini, 18,45 persen dari danau sudah ditutupi enceng gondok, 7,69 persen Hydrilla, dan 15,38 persen Salvinia. Adanya budi daya jaring keramba terapung yang tersebar di danau bahkan mempercepat populasi enceng gondok. Selain itu, terjadi erosi dan sedimentasi danau sehingga danau mengalami pendangkalan. Padahal, bagi daerah sekitar, danau ini berfungsi sebagai sumber air minum dan pengendali banjir.
Wakil Bupati Toba Samosir Hulman Sitorus menuturkan beberapa permasalahan di Danau Toba saat ini, di antaranya soal penurunan kualitas air akibat pencemaran lingkungan yang bersumber dari limbah domestik, seperti pakan ikan, pestisida, dan pertanian. Selain itu, terjadi penurunan tinggi permukaan danau setinggi 2-2,5 meter, serta meningkatnya luas lahan kritis pada daerah tangkapan air.
Menjawab permasalahan ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengelola 15 danau kritis tersebut. Menurutnya, danau itu harus dikelola satu manajemen, integrated planning, termasuk zonasi dan destinasi, pembangunan infrastruktur, dan menggunakan konsultan kelas dunia.
Sedangkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya lebih menekankan dari sisi penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program dalam pengelolaan danau. Menurutnya, dalam perspektif kelembagaan, ada sistem nilai yang harus dilihat dalam pengelolaan danau kritis. "Danau sebagai landscape ada sejarah sosial, proses evolusi, suksesi struktur dinamika manusia, serta sebagai social-natural evolutionary history," ujarnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara yang diwakili Dirjen Tata Ruang juga menyampaikan soal aspek penataan ruang darat dan perairan dalam pengelolaan 15 danau kritis. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diwakili Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, lebih menekankan soal sinkronisasi regulasi dalam pengelolaan danau.
Menteri PPN/Kepala Bappenas mengusulkan perlu dipikirkan pembuatan peraturan presiden sebagai jalan keluar untuk mempercepat pembangunan danau yang berkelanjutan. Hal itu mengingat belum ada rancangan peraturan pemerintah. "Selain itu, kami akan membuat sebuah perencanaan terintegrasi terkait dengan masalah danau. Saya juga menyarankan pengalokasian anggaran tidak terfokus pada satu lembaga saja," katanya. (*)
