Soal Napi Kabur dari Rutan, Yasonna Marahi Para Kepala Kanwil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkumham, Yasonna Laoly saat konferensi pers di LP Cipinang, 20 April 2017. TEMPO/Albert

    Menkumham, Yasonna Laoly saat konferensi pers di LP Cipinang, 20 April 2017. TEMPO/Albert

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberi arahan kepada para kepala kantor wilayah dan divisi pemasyarakatan seluruh Indonesia, terkait antisipasi masalah yang terjadi di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. 

    Yasonna sempat meluapkan amarah lantaran menemukan eksploitasi dan praktek pungutan liar saat meninjau langsung rutan Rutan Kelas IIB, Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

    "Kita ini punya agama, punya moral, kenapa memperlakukan manusia begitu? Sangat biadab," ujar Yasonna dengan nada tinggi saat memberi pengarahan di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.

    Baca : Napi Kabur di Pekanbaru, Menteri Yasonna Gebrak Meja Berkali-kali

    Dia pun terang-terangan menyesalkan buruknya karakter sejumlah pegawai rutan dan lapas. "Percuma kita berkali-kali pengarahan live streaming melalui sampai ke daerah, berbuih-buih kita (bicara), tapi tak berubah apapun," tutur Yasonna.

    Yasonna pun mengaku tak menyesal mencopot Kepala Rutan Sialang Bungkuk, termasuk Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ferdinand Siagian, dan sejumlah pejabat terkait usai insiden di Pekanbaru.

    "Kalau kita harus dipermalukan untuk maju ke depan, so be it! (terjadilah). Saya sebagai menteri mau hari ini dicopot pun tak apa, tapi kita tinggalkan satu perbaikan," kata dia.

    Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan I Wayan Dusak sebelumnya mengatakan pemeriksaan dan evaluasi terkait pengawai rutan ditangani Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Dia sempat menyebut penelusuran terkait pungutan liar di rutan dan lapas akan dilakukan.

    Simak pula : Kemenkumham Sebar Tiga Foto Napi Kabur dari Lapas Makassar

    "Kalau dari sisi prosedur standar (SOP) kan tak salah, yang salah kan pelaksanaan SOP. Untuk urusan orang (sumber daya manusia) bukan di Ditjen, ada Inspektorat Jenderal," ujarnya. 

    Penjara yang paling parah kelebihan narapidana dan rawan pungutan liar diberi tanda merah, yaitu penjara di Bengkalis, Bagansiapiapi, dan Pekanbaru di Provinsi Riau; Pontianak (Kalimantan Barat); Tarakan (Kalimantan Utara); Banjarmasin dan Martapura (Kalimantan Selatan); serta lapas di Jambi dan Sumatera Utara.

    YOHANES PASKALIS

    Video Terkait: 122 Napi yang Kabur Dari Rutan Pekanbaru Masih Buron




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.