Soal Napi Kabur dari Rutan, Yasonna Marahi Para Kepala Kanwil

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menkumham, Yasonna Laoly saat konferensi pers di LP Cipinang, 20 April 2017. TEMPO/Albert

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memberi arahan kepada para kepala kantor wilayah dan divisi pemasyarakatan seluruh Indonesia, terkait antisipasi masalah yang terjadi di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan. 

Yasonna sempat meluapkan amarah lantaran menemukan eksploitasi dan praktek pungutan liar saat meninjau langsung rutan Rutan Kelas IIB, Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau.

"Kita ini punya agama, punya moral, kenapa memperlakukan manusia begitu? Sangat biadab," ujar Yasonna dengan nada tinggi saat memberi pengarahan di Graha Pengayoman Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017.

Baca : Napi Kabur di Pekanbaru, Menteri Yasonna Gebrak Meja Berkali-kali

Dia pun terang-terangan menyesalkan buruknya karakter sejumlah pegawai rutan dan lapas. "Percuma kita berkali-kali pengarahan live streaming melalui sampai ke daerah, berbuih-buih kita (bicara), tapi tak berubah apapun," tutur Yasonna.

Yasonna pun mengaku tak menyesal mencopot Kepala Rutan Sialang Bungkuk, termasuk Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ferdinand Siagian, dan sejumlah pejabat terkait usai insiden di Pekanbaru.

"Kalau kita harus dipermalukan untuk maju ke depan, so be it! (terjadilah). Saya sebagai menteri mau hari ini dicopot pun tak apa, tapi kita tinggalkan satu perbaikan," kata dia.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumhan I Wayan Dusak sebelumnya mengatakan pemeriksaan dan evaluasi terkait pengawai rutan ditangani Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Dia sempat menyebut penelusuran terkait pungutan liar di rutan dan lapas akan dilakukan.

Simak pula : Kemenkumham Sebar Tiga Foto Napi Kabur dari Lapas Makassar

"Kalau dari sisi prosedur standar (SOP) kan tak salah, yang salah kan pelaksanaan SOP. Untuk urusan orang (sumber daya manusia) bukan di Ditjen, ada Inspektorat Jenderal," ujarnya. 

Penjara yang paling parah kelebihan narapidana dan rawan pungutan liar diberi tanda merah, yaitu penjara di Bengkalis, Bagansiapiapi, dan Pekanbaru di Provinsi Riau; Pontianak (Kalimantan Barat); Tarakan (Kalimantan Utara); Banjarmasin dan Martapura (Kalimantan Selatan); serta lapas di Jambi dan Sumatera Utara.

YOHANES PASKALIS

Video Terkait: 122 Napi yang Kabur Dari Rutan Pekanbaru Masih Buron








Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

2 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

4 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

5 hari lalu

Buronan Bareskrim di Kasus Korupsi Giki Argadiaksa Ditangkap di Tol JORR

Polantas Polda Metro Jaya mencegat dan menangkap buronan Bareskrim dalam kasus korupsi, Giki Argadiaksa, di Tol JORR


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

6 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

6 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

6 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

6 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini


Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

7 hari lalu

Kemenkumham Beri Penghargaan kepada Universitas Andalas, Top 10 Permohonan Paten Perguruan Tinggi 2022

Universitas Andalas meraih penghargaan dari Kemenkumham untuk jumlah permohonan paten tertinggi di Indonesia kategori Perguruan Tinggi 2022.