Menteri Yasonna Ungkap Alasan Ahok Dipindah ke Mako Brimob

Reporter

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat wawancara khusu dengan Tim Majalah TEMPO. TEMPO/Ridian Eka Saputra

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan alasan pemindahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari Rumah Tahanan Cipinang ke Markas Komando Brimob di Kelapa Dua, Kota Depok, murni soal keamanan. Dia memastikan tak ada perlakuan spesial yang didapat Gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut.

”Karena alasan keamanan. Di dalam itu juga ada teroris, ada juga setelah kami lihat data, ada banyak yang tak memilih Ahok (dalam pilgub DKI 2017),” ujar Yasonna di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Mei 2017. (Baca: Karangan Bunga Dukungan ke Ahok Terus Berdatangan ke Mako Brimob)

Keadaan lalu lintas di depan Rutan Cipinang, Jakarta Timur, pun menjadi alasan. Sebabnya, massa yang mendukung Ahok kerap berdatangan ke gerbang rutan. “Potensi ganggu lalu lintas di depan karena banyak yang demo itu,” kata Yasonna.

Yasonna menyebut pemindahan Ahok juga didasari kurangnya kapasitas penjara. Rutan kelas I itu, menurut dia, sudah kelebihan penghuni, hingga lebih dari 3.000 orang. Massa Ahok yang sering berkumpul di depan rutan pun berpotensi mengganggu kinerja petugas keamanan. (Baca: Ingin Ahok Dibantar, Pendukung Kumpulan KTP untuk Jaminan)

”Petugas pengamanan hanya 20 orang, dikhawatirkan kalau setiap hari ada pendemo berkonsentrasi di sini, pekerjaan pasti terganggu, termasuk warga di dalam kan. Tamu ke dalam sulit nantinya,” kata Kepala Rutan Cipinang Asep. Sutandar saat dihubungi, Rabu, 10 Mei 2017.

Ahok divonis bersalah dalam kasus penistaan agama oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa, 9 Mei 2017. Dia dihukum pidana penjara selama 2 tahun. Ahok pun dipindahkan ke Mako Brimob, Kelapa Dua, pada Rabu dinihari, sebagai tahanan titipan. (Baca: Surat Atas Nama Ahok untuk Istrinya Beredar di Media Sosial)

YOHANES PASKALIS | INGE KLARA SAFITRI

Video Terkait:
Relawan Pendukung Ahok Coba Robohkan Pagar Rutan Cipinang









Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

2 hari lalu

Kisruh SDN Pondokcina 1, PSI Depok Minta Ridwan Kamil Intervensi: Ini Darurat Pendidikan

Kisruh relokasi SDN Pondokcina 1 masih belum selesai, Pemerintah Kota Depok masih tak bergeming dengan aksi penolakan orang tua dan bersikeras mengosongkan bangunan.


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

2 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

2 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

3 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

4 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


Peringatan Hari Guru di SDN Pondok Cina 1 Depok tanpa Kehadiran Guru

4 hari lalu

Peringatan Hari Guru di SDN Pondok Cina 1 Depok tanpa Kehadiran Guru

Selain upacara bendera setengah tiang, para murid SDN Pondok Cina 1 Depok juga membacakan puisi kerinduan untuk para guru.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

6 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.


Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

6 hari lalu

Draf RKUHP Terbaru Masukkan Aturan soal Rekayasa Kasus

Edward Omar Sharif Hiariej, menyebut di draf RKUHP 24 November 2022, tidak ada penambahan pasal, melainkan reformulasi dan penyesuaian definisi.


Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

6 hari lalu

Anggota Komisi Hukum DPR Anggap Definisi Penghinaan Pemerintah di RKUHP Tak Jelas

Dalam draf RKUHP terbaru 24 November 2022, pemerintah menambah ayat dan penjelasan sehingga pasal ini memuat empat ayat.


Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

6 hari lalu

Draf Final RKUHP Dibahas Hari Ini, Komisi Hukum DPR Dorong Sejumlah Pasal Direvisi

Komisi Hukum DPR bersama Kementerian Hukum dan HAM bakal membahas draf akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hari ini