Nelayan Masalembu Dukung Menteri Susi Larang Cantrang

Reporter

Editor

Budi Riza

Nelayan pulau Masalembu dukung Mentri susi soal larangan cantrang. Foto: Musthofa Bisri

TEMPO.CO, Sumenep -- Nelayan di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memprotes usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, agar pemerintah mempertimbangkan lagi aturan pelarangan alat tangkap cantrang.

Protes dilakukan dengan membuat tulisan besar di dinding siring dan gudang di pesisir pulau itu. Salah satunya berbunyi: musnahkan cantrang dari bumi pertiwi.

Baca: Menteri Susi Minta Soal Cantrang Tidak Dipolitisasi

Masyanto, nelayan Masalembu, mengatakan selain sebagai protes, tulisan ini juga bentuk dukungan nelayan tradisional kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, agar tetap pada keputusan melarang penggunaan cantrang dan pukat harimau.

"Soal larangan cantrang, pemerintah gak boleh galau, jangan ditinjau lagi apalagi direvisi," kata dia, Selasa, 9 Mei 2017.

Baca: Kontroversi Cantrang, Nelayan Minta Jokowi Bentuk Tim Independen

Menurut Masyanto, sejak cantrang resmi dilarang dua tahun lalu, nelayan Masalembu lega karena mereka tak perlu khawatir rumpon atau rumah ikan warisan turun temurun menjadi rusak terkena cantrang. "Melarang cantrang sudah tepat, demi kelestarian laut," ujar Masyanto.

Anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Darul Hasyim Fath, melihat pemerintah berpotensi galau saat masalah cantrang dibawa ke ranah politis. Apalagi, kata dia, aturan itu belum resmi diterapkan hingga kini.

Baca: Jokowi Minta Menteri Susi Perpanjang Masa Penggunaan Cantrang


Menurut dia, pelarangan cantrang sebenarnya telah diteken Mentri Susi sejak 2015 lalu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Pukat Hela dan Pukat Tarik.

Penyebabnya adalah adanya usulan dari Ombusman RI agar pemerintah memberikan waktu transisi bagi nelayan beralih dari alat tangkat cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan. Usul ini diterima pemerintah dengan memberi waktu transisi selama dua tahun.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan waktu transisi mestinya berakhir Juli 2017. Namun, sebelum batas akhir itu tiba, tepatnya pada 26 April lalu, Ketua Umuk PKB Muhaimin Iskandar sepulang dari kunjungan ke Tegal, Jawa Tengah, melontarkan gagasan agar aturan larangan cantrang ditinjau ulang karena menyengsarakan sebagian nelayan.

Setelah usul Muhaimin ramai jadi pemberitaan, pada 3 Mei lalu Menteri Susi Pudjiastuti menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara. Ia berkonsultasi soal protes nelayan ini. Hasilnya, pemerintah menunda lagi penerapan larangan cantrang sampai akhir tahun 2017. terutama untuk wilayah Jawa Tengah. "Kalau masalah cantrang dipolitisasi, kacau," kata Darul Hasyim.

Darul menegaskan nelayan di wilayah kepulauan Sumenep akan terus mendukung keputusan Mentri Susi. Ini karena pelarangan cantrang tidak hanya untuk melindungi alam tetapi juga demi kebaikan masa depan anak-anak nelayan.

MUSTHOFA BISRI






KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

15 hari lalu

KKP dan Nelayan Bersepakat tentang Kebijakan PNBP

Tercapai kesepakatan bahwa penarikan PNBP Pasca-Produksi menggunakan formulasi 10 persen x HAI yang mempertimbangkan HPP.


Dua Penumpang Bajaj Jadi Korban Penodongan Residivis di Tambora, Uang Rp 8 Juta Amblas

16 hari lalu

Dua Penumpang Bajaj Jadi Korban Penodongan Residivis di Tambora, Uang Rp 8 Juta Amblas

Dua korban penodongan itu adalah nelayan yang hendak membeli perlengkapan melaut.


DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

16 hari lalu

DPR Kritik KKP, Nelayan Kekurangan Solar dan Pupuk Subsidi

Komisi IV DPR RI mengkritik kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena nelayan kekurangan solar dan pupuk subsidi.


Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

16 hari lalu

Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan Nelayan

Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.


Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

17 hari lalu

Menteri Trenggono Tampung Aspirasi Nelayan tentang PNBP Pascaproduksi

Trenggono mempersilakan pelaku usaha memberikan masukan terkait besaran indeks yang diinginkan.


PLN Klaim Bangun 59 Anjungan Listrik Mandiri di Puluhan Pelabuhan

24 hari lalu

PLN Klaim Bangun 59 Anjungan Listrik Mandiri di Puluhan Pelabuhan

PLN klaim pembangunan 59 anjungan listrik mandiri menghemat 50 persen operasional nelayan.


Presiden Filipina Kunjungi China, Nelayan Berharap Dampak Positif di Laut Cina Selatan

30 hari lalu

Presiden Filipina Kunjungi China, Nelayan Berharap Dampak Positif di Laut Cina Selatan

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memulai kunjungan tiga harinya ke ibu kota China, Beijing mulai Selasa malam


Nelayan Tak Melaut karena Cuaca Buruk, Harga Ikan Melambung Naik

34 hari lalu

Nelayan Tak Melaut karena Cuaca Buruk, Harga Ikan Melambung Naik

Akibat cuaca buruk pada musim utara sebagian nelayan di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, beralih profesi menjadi tukang bangunan.


Tingkatkan Garam Premium, KKP Resmikan Rumah Garam Prisma

36 hari lalu

Tingkatkan Garam Premium, KKP Resmikan Rumah Garam Prisma

Pengelolaan rumah garam prisma di Pulau Legundi diserahkan kepada Koperasi Terang dan Garam Indonesia.


Penangkapan Ikan Terukur Mulai Berlaku Januari 2023, Tunggu Persetujuan Jokowi

38 hari lalu

Penangkapan Ikan Terukur Mulai Berlaku Januari 2023, Tunggu Persetujuan Jokowi

Trenggono mengatakan program penangkapan ikan terukur diperlukan agar populasi perikanan terjaga dengan baik.