Menolak Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Perlawanan Hukum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto saat ditemui di kantor DPP HTI, Tebet, Jakarta Selatan, 8 Mei 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammad Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan perlawanan hukum untuk menolak rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam,” kata Muhammad Ismail Yusanto di kantor Dewan Pimpinan Pusat HTI, Selasa, 9 Mei 2017.

    Baca juga: Jusuf Kalla Sebut Paham HTI Tak Sesuai Konsep Kenegaraan

    Ismail menegaskan pembelaan hukum akan dilakukan HTI kepada pemerintah. Ia menyatakan akan menggelar pertemuan terlebih dulu dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk menyikapi rencana pembubaran tersebut.

    Selain bertemu dengan sejumlah ormas, HTI telah menyiapkan pengacara. Namun konkretnya, mereka belum bisa menyampaikan siapa pengacara yang ditunjuk dan bagaimana mekanisme perlawanan hukum yang dilakukan. “Sore ini akan melakukan pertemuan dengan pengacara,” ujar Ismail.

    Selain melakukan perlawanan dan pembelaan secara hukum, HTI juga berencana mengadukan kasus ini ke Komnas HAM dan Ombusdman RI.

    Menurut Ismail, HTI adalah organisasi yang konstitusional. Mereka berdakwah sesuai prosedur dan peraturan. Ia menolak keras apabila pemerintah membubarkan ormas yang diklaim sudah berada di Indonesia 20 tahun tersebut.

    Simak pula: Bubarkan HTI, Menteri Agama: Pemerintah Tak Anti-Ormas Keagamaan

    Menurut Ismail, rencana pembubaran HTI tidak memiliki dasar. Tudingan bahwa mereka anti-terhadap Pancasila dinilai mengada-ada. Ia menjelaskan dalam pendiriannya, HTI memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang menyebutkan bahwa HTI adalah organisasi dakwah yang berasas Islam di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

    Ismail meminta seharusnya hak konstitusional sebagai ormas dilindungi oleh pemerintah. Pembubaran HTI, kata dia, akan menghilangkan kebaikan yang telah dihasilkan HTI.

    Ismail mengklaim, HTI telah berkontribusi kepada Indonesia. Misalnya dalam kegiatan dakwah, pembangunan SDM, terlibat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai liberal, dan bersama ormas lain memerangi narkoba serta melawan separatisme.

    DANANG FIRMANTO | ANTARA

    Video Terkait:
    Banser dan GP Ansor Bubarkan Acara HTI di Semarang
    Mahasiswa dan Organisasi Pemuda di Banten Tuntut Bubarkan HTI
    Keluarga Besar NU Kota Bandung Tuntut Bubarkan HTI


  • HTI
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.