HTI Dibubarkan, LBH Padang: Pemerintah Seperti Balik ke Orde Baru  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    Menkopolhukam Wiranto (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah), memberikan keterangan kepada awak media, di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta Pusat, 8 Mei 2017. Pemerintah mengatakan bahwa HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta membahayakan keutuhan NKRI. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan dibubarkan pemerintah, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Sumatera Barat menilai bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pemerintah seperti kembali ke orde baru.

    "Kalau kami lihat, ini menjadi tren pemerintah hari ini. Back to Orba," ujar Direktur LBH Padang Era Purnama Sari saat dihubungi Tempo, Selasa 9 Mei 2017 di Kota Padang, Sumatera Barat.

    Baca : Hizbut Tahrir Indonessia Menanggapi Rencana Pembubaran oleh Pemerintah

    Menurutnya, rencana pemerintah tersebut memberangus kebebasan dalam berserikat dan berekspresi. Pola itu bisa saja diterapkan pemerintah pada organisasi lainnya yang menentang ide-ide pemerintahan.

    Harusnya, kata dia, pembubaran ormas melalui jalur hukum. Alasan pemerintah untuk membubarkan tersebut bisa duji di pengadilan.

    Simak : HTI Dibubarkan, Yusril Ihza: Pemerintah Bisa Kalah di Pengadilan

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan pemerintah akan membubarkan organisasi massa HTI. Keputusan itusemata-mata untuk merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

    "Selama ini aktivitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI, sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," ujarnya.

    ANDRI EL FARUQI

    Video Terkait:
    Banser dan GP Ansor Bubarkan Acara HTI di Semarang
    Mahasiswa dan Organisasi Pemuda di Banten Tuntut Bubarkan HTI
    Keluarga Besar NU Kota Bandung Tuntut Bubarkan HTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Keunggulan Bahan Bakar Campuran Biodiesel B30 Saat Uji Coba

    Biodiesel B30 akan diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Desember 2019. Ini hasil B30 yang berbahan solar campur minyak kelapa sawit.