HTI Dibubarkan, Yusril Ihza: Pemerintah Bisa Kalah di Pengadilan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Yusril Ihza Mahendra. ANTARA/Irwansyah Putra

    Yusril Ihza Mahendra. ANTARA/Irwansyah Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengusulkan pembubaran organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI melalui upaya hukum. Namun pembubaran ormas berbadan hukum dan berlingkup nasional itu disebut tidak dapat serta merta dilakukan.

    “Pemerintah tidak bisa begitu saja membubarkan, kecuali lebih dahulu secara persuasif memberikan surat peringatan selama tiga kali,” ujar Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Mei 2017. Jika langkah persuasif diabaikan, maka pemerintah baru dapat mengajukan permohonan pembubaran ormas tersebut ke pengadilan.

    Baca: Pemerintah akan Membubarkan, HTI: Kami Tolak Tegas

    Yusril yang juga ahli hukum tata negara ini mengatakan dalam sidang pengadilan, ormas tersebut akan diberikan kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan alat bukti, saksi, dan ahli untuk didengar di persidangan. Berdasarkan Pasal 59 dan 69 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan disebutkan bahwa ormas dilarang melakukan berbagai kegiatan yang antara lain menyebabkan rasa permusuhan yang bersifat SARA, melakukan kegiatan separatis, mengumpulkan dana untuk partai politik, hingga menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila.

    Dengan alasan dan dasar tersebut, Yusril menuturkan ormas berbadan hukum dapat dicabut status badan hukum dan status terdaftarnya atau sama dengan pembubaran. Yusril berujar langkah hukum itu juga harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta alat bukti yang kuat. “Sebab jika tidak permohonan pembubaran yang diajukan oleh jaksa atas permintaan pemerintah itu bisa dikalahkan di pengadilan oleh para pengacara HTI.”

    Baca: Pengamat: Pembubaran HTI yang Tiba-tiba, Timbulkan Kegaduhan

    Yusril melanjutkan pembubaran HTI juga merupakan persoalan sensitif, sebab HTI adalah ormas islam. Meskpun belum tentua semua umat islam Indonesia satu pemahaman dengan HTI, menurut dia keberadaannya selama ini dihormati dan diakui kiprah dakwahnya.

    “Di kalangan umat islam akan timbul kesan yang semakin kuat bahwa pemerintah tidak bersahabat dengan gerakan islam, sementara memberikan angin kepada kegiatan-kegiatan kelompok kiri yang pahamnya bertentangan nyata dengan Pancasila,” ujarnya.

    Baca: Pemerintah Usul HTI Dibubarkan, PBNU Angkat Bicara

    Sementara itu, HTI menyesalkan keputusan pemerintah yang akan mengambil langkah tegas membubarkan organisasi masyarakat tersebut. “Kami tentu menyesalkan keputusan itu, semestinya ditempuh proses sesuai dengan Undang-Undang Ormas,” ujar juru bicara muslimah HTI, Iffah Ainur Rohmah, saat dihubungi Tempo, Senin, 8 Mei 2017.

    Iffah mengatakan langkah yang ditempuh pemerintah itu tanpa melalui prosedur pemberian surat peringatan dan tindakan antisipatif lainnya. “Tidak dilakukan yang seperti itu, jadi saya kira rencana itu semestinya tidak dilanjutkan,” katanya.

    GHOIDA RAHMAH

    Video Terkait:
    Banser dan GP Ansor Bubarkan Acara HTI di Semarang
    Mahasiswa dan Organisasi Pemuda di Banten Tuntut Bubarkan HTI
    Keluarga Besar NU Kota Bandung Tuntut Bubarkan HTI

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Mereka yang Dianggap Layak Jadi Menteri, Tsamara Amany Disebut

    Nama-nama yang dianggap layak menjabat menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf kuat beredar di internal partai pendukung pasangan itu. Tsamara Amany disebut.