Peralihan Musim, Kebakaran Hutan Terdeteksi di Tiga Wilayah Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO/Ishomuddin

    TEMPO.COJakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendeteksi titik kebakaran hutan di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. “Semua wilayah yang mempunyai hutan dan lahan yang masih luas juga mesti mewaspadai potensi kebakaran hutan,” kata Kepala BNPB Willem Rampangilei setelah membuka Pertemuan Ilmiah Tahunan Riset Kebencanaan (PIT-RB) ke-4 tahun 2017 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Senin, 8 Mei 2017.

    Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Indonesia akan memasuki musim kemarau pada Juni 2017.

    Baca: 
    BMKG Deteksi 20 Titik Panas di Sumatera, Indikasi Kebakaran Hutan
    Dari Target 2.000, Baru 200 Sumur Bor Terbangun di Kalteng

    Bulan Mei merupakan masa peralihan atau pancaroba dari musim hujan ke kemarau. "Beberapa daerah sudah menyatakan siaga darurat kebakaran hutan dan lahan," ujar Willem. BNPB menyiapkan helikopter dan penanganan darat.

    Diperkirakan masih akan terjadi hujan di beberapa wilayah tapi tidak merata. Namun, menjelang Juni, masyarakat diminta mewaspadai potensi kekeringan di sejumlah wilayah. 

    Baca juga:
    Vonis Ahok Berpotensi Konflik, Mal dan Perkantoran Dijaga Ketat
    10 Ribu Buruh Pelabuhan Akan Ikut Mogok Pekerja JICT

    Setiap tahun pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 4 triliun untuk penanganan bencana. Anggaran itu bisa digunakan untuk menyelamatkan sumur-sumur untuk mengantisipasi kekeringan. "Anggaran itu juga untuk mendukung logistik dan membangun mitigasi bencana," kata Willem.

    Setiap tahun Indonesia mengalami kerugian sampai Rp 30 triliun akibat bencana. Bencana hidrometeorologi mendominasi 92 persen bencana di Indonesia. Sedangkan bencana yang paling banyak memakan korban jiwa adalah longsor.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.