JPPR Tolak Wacana Menjadikan KPU Daerah Bersifat Ad Hoc  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor KPUD Sumatra Selatan. Tempo/Parliza Hendrawan

    Kantor KPUD Sumatra Selatan. Tempo/Parliza Hendrawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto mengatakan pihaknya menolak wacana menjadikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU daerah menjadi lembaga yang bersifat ad hoc. Wacana ini muncul seiring dengan berjalannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat.

    Sunanto menjelaskan, KPU kabupaten/kota memiliki tugas dan fungsi penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Salah satunya pemutakhiran daftar pemilih yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan meski pemilu telah berakhir. "Peran penting ini akan terganggu jika kelembagaan KPU kabupaten/kota dijadikan lembaga ad hoc," katanya di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Senin, 8 Mei 2017.

    Baca juga: KPUD: Surat Keterangan akan Dikeluarkan Hingga H-3 Pencoblosan

    Menurut Sunanto, KPU daerah berwenang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Karena itu, lembaga itu mesti melaksanakan tata kelola keuangannya sendiri dalam melaksanakan pilkada. Bila merujuk ketentuan perundang-undangan, lembaga ad hoc tidak bisa mengelola keuangannya sendiri. "Ini akan menghambat dan mengganggu proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah," ucapnya.

    Selain itu, ujar Sunanto, KPU daerah selama ini mempunyai satuan kerja yang bersifat permanen. Bila panitia khusus pembahasan RUU Pemilu menginginkannya menjadi ad hoc, itu merupakan langkah yang kontraproduktif.

    Menurut Sunanto, KPU daerah seharusnya diperkuat secara struktur sekretariat dan staf pendukungnya, karena itulah yang menjadi masalah selama ini.

    Simak pula: KPUD Jakarta Akan Bahas Perbaikan Daftar Pemilih Sementara

    Selain soal status KPU daerah, JPPR menolak bila anggota komisioner KPU ditambah. Begitu pula Bawaslu. Penambahan ini justru dianggap mempersulit tercapainya konsensus dalam pengambilan kebijakan. "Semakin banyak jumlah anggota akan mempersulit soliditas komunikasi anggota dengan sekretariat," tuturnya.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.