Pengacara Terdakwa E-KTP Bantah Ada Permainan pada Gugatan Tender  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto (kiri) dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman saat menjalani sidang pembacaan dakwaan atas kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun 2011-2012 di Pengadilan Tipikor, Jakarta, 9 Maret 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, Waldus Situmorang membantah protes yang dilayangkan sejumlah perusahaan, yang kalah tender dalam proyek e-KTP, telah diatur. “Enggak, enggak ada. Biasalah kalau ada yang keberatan,” katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 8 Mei 2017.

    Waldus menuturkan yang sebetulnya terjadi bukan gugatan, tapi laporan ke polisi dari para pihak yang tidak puas dalam lelang tender e-KTP. Ia mengaku protes tersebut sudah ditangani kuasa hukum Kementerian Dalam Negeri saat itu, Hotma Sitompul.

    Baca: Hotma Sitompul Akui Bertemu Setya Novanto Bahas Kasus E-KTP

    Waldus menceritakan keterlibatan Hotma dalam proyek e-KTP berawal dari laporan-laporan yang masuk dari sejumlah pihak yang kalah tender. Saat itu, Kementerian Dalam Negeri melalui terdakwa Irman dan Sugiharto meminta jasa hukum kepada Hotma. “Itu (protes) ditangani Pak Hotma,” ujarnya.

    Dari jasanya, Hotma memperolah honor Rp 150 juta dan US$ 400 ribu. Namun uang US$ 400 ribu telah dikembalikan karena disebut sebagai uang e-KTP. Sedangkan uang Rp 150 juta masih berada di kantornya.

    Baca: KPK Absen tanpa Keterangan di Praperadilan Miryam S. Haryani

    Dalam berkas dakwaan Irman dan Sugiharto, nama Hotma muncul sebagai saksi kasus e-KTP yang mengembalikan duit. Ia menjadi kuasa hukum pemerintah untuk menghadapi gugatan perusahaan konsorsium yang kalah tender. Adapun pemenang tender proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun tersebut adalah konsorsium PNRI.

    Tim jaksa penuntut umum dalam persidangan mengungkap adanya pengaturan tender oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Ia bersama tim Fatmawati sempat mengumpulkan petinggi perusahaan konsorsium untuk mengatur teknis pengadaan proyek dan pemenangan tender. Andi diduga membentuk konsorsium tandingan yang seolah-olah bersaing dengan konsorsium PNRI.

    Jaksa penuntut umum, Irene Putri, menolak berkomentar terhadap gugatan yang diduga telah diatur untuk menjadikan proyek tersebut seolah-olah bersih. “Kalau gugatan, jangan ke saya, tanyakan ke Febri (juru bicara KPK) karena enggak perkara ini,” katanya.

    DANANG FIRMANTO

    Baca juga: Praperadilan Miryam Haryani, Pengadilan Telah Kirim Surat ke KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.