Presiden Jokowi Batal Lakukan Panen Raya di Tanah Laut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi mengikuti Pesta Laut Mappanretasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk mensyukuri hasil tangkapan nelayan selama satu musim. TEMPO/Istman

    Presiden Jokowi mengikuti Pesta Laut Mappanretasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, untuk mensyukuri hasil tangkapan nelayan selama satu musim. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Peleihari - Presiden Joko Widodo batal melakukan panen raya padi dan meninjau budidaya ikan air tawar di kawasan perhutanan sosial di Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Presiden Jokowi hadir ke desa itu untuk menyerahkan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan dan pengelolaan hutan desa.

    Jokowi baru tiba di lokasi acara sekitar pukul 15.20 Wita atau molor satu jam dari jadwal semestinya. Seiring hari yang semakin sore, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya membatalkan agenda panen padi karena Presiden Jokowi mesti menghadiri satu titik kunjungan lagi ke Taman Labirin.

    Baca juga:

    Agenda Presiden Jokowi di Arena Pesta Laut Mappanretasi

    Sebelum tiba di kabupaten Tanah Laut, Presiden Jokowi menghadiri upacara adat Mapanretasi dan pembagian PKH di Kabupaten Tanah Bumbu. “Karena padatnya jadwal, kami batalkan panen padinya,” kata Menteri Siti Nurbaya di sela acara itu, Ahad 7 Mei 2017.

    Alhasil, Presiden Jokowi menghabiskan agenda di Desa Tebing Siring sekedar membahas masalah pemanfaatan perhutanan sosial bagi masyarakat. Selain itu, Jokowi juga membagi-bagikan sepeda lewat tanya jawab kepada tiga orang pengelola hutan sosial. Presiden bertanya seputar apa komoditas yang ditanam, berapa penghasilan atas komoditas itu, dan permodalan.

    Baca pula:

    Jadi 'Dubber' Pesilat Cilik, Jokowi: Ciaat, Uwah, Uwah....

    “Bapak tanam apa? Berapa luas lahannya” kata Jokowi kepada Ahmad Rifani, seorang anggota Koperasi Kuntum Melati asal Kecamatan Batuampar. “Ahmad Rifani mengatakan koperasi baru memanfaatkan lahan seluas 50 hektare dari izin pemanfaatan seluas 485 hektare yang digarap oleh 35 kepala keluarga.

    Menurut Rifani, lahan seluas itu baru ditanami komoditas karet , mahoni, dan buah ciwadak. “Harga karet sekarang Rp 6 ribu per kilogram. Satu bulan menghasilkan Rp 30 juta,” ujar Rifani.

    Silakan baca:
    Dijelaskan Santri, Jokowi Akhirnya Paham Soal Hokage dan Konoha  

    Jokowi lantas merespons, ”Rp 30 juta kalau dibagi 35 orang, waduh ya tinggal Rp 1 juta saja. Ya ini karena harga karet sedang jatuh, dulu harga karet sampai Rp 15 ribu per kilogram.” Presiden Jokowi kembali bertanya,”Apa lagi yang bisa dikerjakan?” Rifani spontan menjawab, “Asal ada bantuan, Pak.”

    Presiden Jokowi sempat tertawa. “Bantuan apa lagi. Ya pinjam ke bank, tapi harus diperhitungkan, bisa enggak bayar cicilan dan bunganya.” Ia kemudian mempersilakan Ahmad Rifani membawa satu dari lima unit sepeda pancal itu.

    Baca:

    Pengamat: Saatnya Presiden Jokowi tepati Janji-janji Kepada Papua

    Jokowi mengatakan perhutanan sosial bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pemanfaatan tanah negara. Ia pun mendorong para kelompok tani lebih kreatif mengelola lahan lewat diversifikasi komoditas. Presiden Jokowi optimistis Indonesia sanggup mengekspor jagung dan beras kalau semua masyarakat bekerja keras. “Banyak lahan menganggur, kami arahnya ke sana.”

    Presiden Joko Widodo pun akan mencabut kembali status perhutanan sosial bila masyarakat gagal mengelola lahan itu. Ia mengingatkan agar kelompok tani tidak memperjualbelikan lahan perhutanan sosial. “Nangis enggak apa-apa, saya tetap cabut. Saya dua tahun lagi kesini untuk mengecek apakah berhasil,” kata Jokowi.

    DIANANTA P. SUMEDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.