Pimpinan KPK Datangi Istana, Jokowi: Pemerintah Sangat Dukung KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Seskab Pramono Anung sebelum memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 27 April 2016. Dalam ratas tersebut, Jokowi juga mengundang pimpinan KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan sejumlah menteri terkait proyek reklamasi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi Istana Merdeka. Hanya empat pemimpin yang bertemu dengan Presiden Joko Widodo, yaitu Agus Rahardjo, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, dan Saut Situmorang.

    Adapun Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Negara Pratikno dan juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi. Dalam pembukaannya, Jokowi mengatakan pertemuan dengan pimpinan KPK sebenarnya sudah dijadwalkan jauh-jauh hari, tapi baru hari ini terwujud.

    Baca: Hak Angket DPR, Pimpinan KPK: Muaranya Pasti Pansus

    "Pertemuan tersebut baru bisa dijadwalkan hari ini," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 5 Mei 2017.

    Lebih lanjut, Presiden menuturkan pemerintah amat mendukung langkah-langkah yang sudah dilakukan KPK. Secara khusus, pemerintah memerlukan dukungan dalam hal pemberantasan korupsi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

    Jadi, tutur Jokowi, manajemen tata kelola pemerintahan bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Lewat layanan yang bagus, ia ingin Indonesia bisa berkompetisi dengan negara lain. "Sehingga (Indonesia) punya daya saing global," katanya.

    Pertemuan Jokowi dengan pimpinan KPK di ruang utama Istana Merdeka itu berlangsung mulai sekitar pukul 10.30 WIB. Awak media hanya diperkenankan meliput pembukaan acara itu. Selanjutnya, pertemuan tertutup untuk media.

    ADITYA BUDIMAN

    Simak pula:
    Publik Menolak Hak Angket DPR terhadap KPK



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 1.087 Fintech P2P Lending Dihentikan sejak 2018 hingga 2019

    Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing mengatakan dari 2018 hingga 2019, sebanyak 1.087 entitas fintech P2P lending ilegal telah dihentikan.