Mirip Bule, Wali Kota Solo Minta Manekin di Museum Keris Diganti

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/Zulkarnain

    Ilustrasi. TEMPO/Zulkarnain

    TEMPO.CO, Surakarta-Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengaku sedikit kecewa saat meninjau penyempurnaan pembangunan museum keris di kawasan Sriwedari, Kamis 4 Mei 2017. Pasalnya, manekin yang digunakan di museum tersebut tidak mencerminkan karakter masyarakat Jawa.

    Manekin atau orang-orangan tersebut digunakan untuk menunjukkan pakaian adat lengkap berupa baju beskap yang terdapat di lantai tiga. Terdapat empat manekin di ruang pamer tersebut. "Ini kok manekinnya mirip bule," katanya.

    Baca: Gus Sholah Minta Presiden Perhatikan Museum Hasyim Asyari

    Perawakan manekin yang ada di museum itu berwarna putih, tingginya sekitar dua meter. Rambutnya juga bercat warna pirang. "Jadinya malah seperti toko baju," katanya.

    Rudyatmo langsung meminta agar Dinas Pariwisata segera mengganti manekin tersebut. Meski hanya berupa manekin, penggambaran karakter masyarakat Jawa menurutnya cukup penting untuk edukasi. "Ganti manekin yang punya karakter masyarakat Jawa," kata dia.

    Simak: Konflik Keraton Surakarta, Biro Wisata Sesalkan Museum Ditutup

    Pembangunan museum keris telah berjalan selama empat tahun terakhir. Saat ini proses pembangunan nyaris selesai, tinggal memasang beberapa ornamen.

    Sejumlah 336 bilah keris dari berbagai zaman bakal dipajang di ruang pamer museum tersebut. Senjata tradisional yang sekaligus menjadi benda seni itu berasal dari sumbangan sejumlah kolektor.

    Lihat: Tinjau Museum PDRI yang Mangkrak, Mendikbud: Belum Ada Keputusan

    Museum tersebut juga dilengkapi dengan diorama proses pembuatan keris, lengkap dengan peralatan dan tempat pembuatan keris yang disebut besalen. Diharapkan, museum itu bisa dibuka untuk umum pada tahun ini.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.