UNESCO Bahas Solusi Kekerasan terhadap Jurnalis

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Director General UNESCO Irina Bokova (kanan) memberikan piagam penghargaan the 2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize kepada jurnalis Dawit Isaak yang diwakilkan putrinya Betlehem Isaak dalam World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 3 Mei 2017. UNESCO memberikan penghargaan kepada jurnalis keturunan Eritrea, Dawit Isaak yang dipenjara dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya atas keberanian dan komitmennya terhadap kebebasan pers. ANTARA FOTO

    Director General UNESCO Irina Bokova (kanan) memberikan piagam penghargaan the 2017 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize kepada jurnalis Dawit Isaak yang diwakilkan putrinya Betlehem Isaak dalam World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, 3 Mei 2017. UNESCO memberikan penghargaan kepada jurnalis keturunan Eritrea, Dawit Isaak yang dipenjara dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya atas keberanian dan komitmennya terhadap kebebasan pers. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta -  Asisten Direktur Jenderal Komunikasi dan Informasi The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, Frank La Rue mengatakan perlunya solusi untuk menekan kekerasan terhadap jurnalis di seluruh dunia.

    "Kami meyakini bahwa keamanan jurnalis adalah topik utama dan kami akan mencari solusi bagi permasalahan tersebut," ujar La Rue dalam sebuah sesi pleno "World Press Freedom Day 2017" di Jakarta, Kamis sore 4 Mei 2017.

    La Rue menambahkan, peningkatan terhadap jaminan kebebasan pers dalam pelaksanaan di lapangan juga perlu dicari solusinya. Gagasan tersebut, kata La Rue, akan diimplementasikan melalui rencana kerja PBB ihwal keamanan jurnalis.

    Baca: Ramos-Horta Sebut Berita Mesti Menginspirasi Pembaca Berbuat Baik

    PBB telah mengadopsi sembilan resolusi internasional selama implementasi rencana kerja PBB, ditambah sejumlah pelatihan pembangunan kapasitas dan kampanye pandangan, sebagaimana dilakukan penelitian akademik dan pembagian informasi.

    UNESCO menyoroti sejumlah temuan dan permasalahan yang dialami insan pers di kawasan Asia Tenggara. "Untuk ASEAN kami ingin punya mekanisme keamanan bagi pers, tapi di saat yang sama kami juga ingin menjaga kebebasan pers dan jurnalisme. Menurut kami keduanya tidak kalah penting mengingat profesionalisme adalah sebuah kewajiban dalam jurnalistik," tutur La Rue.

    Ia berharap pemerintah berkuasa di negara-negara ASEAN dapat mendukung rencana kerja PBB ini. "Faktor politik merupakan faktor penentu keberhasilan rencana kerja ini," La Rue berujar.

    Baca: Dewan Pers: Penyebaran Berita Bohong dalam Tahap Serius  

    Agenda WPFD 2017 bertemakan "Critical Minds for Critical Times" dan berfokus pada upaya memperkuat kebebasan dan kualitas jurnalisme agar membuat media lebih efektif dalam berkontribusi pada pengembangan positif segala bidang. Khususnya pada hubungan antar kebebasan berekspresi, keadilan bagi semua kalangan, perdamaian, dan inklusifitas. Agenda tahunan yang digagas UNESCO tersebut dihadiri lebih dari 1.500 peserta jurnalis, yang 500 di antaranya merupakan jurnalis asing dari 90 negara di dunia.



    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.