Golkar Jawa Barat Larang Kader Poligami dan LGBT Daftar Caleg

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memegangi surat yang menyoal kolom agama buat penganut aliran kepercayaan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, dan surat edaran perlindungan ritual ibadah buat pemeluk faham minoritas Syiah dan aliran kepercayaan. 13 November 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memegangi surat yang menyoal kolom agama buat penganut aliran kepercayaan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, dan surat edaran perlindungan ritual ibadah buat pemeluk faham minoritas Syiah dan aliran kepercayaan. 13 November 2015. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.CO, Purwakarta - Partai Golkar Jawa Barat melarang kadernya yang berpoligami dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif periode 2018-2022. Pendaftaran dibuka dimulai 1 Mei hingga 27 Juli 2017.

    Ketua Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan persyaratan larangan berpoligami diberlakukan karena, berdasarkan pengalaman, setelah menjadi anggota Dewan, kader tersebut berperilaku tidak adil kepada isteri pertamanya.

    Baca:
    Pilkada Jabar, Golkar Karawang Elus Dedi Mulyadi

    "Setelah dilantik lalu jadi anggota Dewan, biasanya anggota Dewan itu baru  menceraikan isteri pertamanya dan kawin lagi atau memadunya," ujar Dedi, Kamis, 4 Mei 2017.

    Dedi tak melarang kader Golkar beristri dua. Hanya saja, mereka harus sesuai prosedur, yakni meminta izin dari isteri pertama dan disahkan oleh pejabat Kantor Urusan Agama. "Ini mah sebagai upaya pencegahan saja," tutur Dedi.

    Larangan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD juga berlaku bagi kader yang memiliki prilaku seks menyimpang atau LGBT. Menurut Dedi, perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Jawa Barat. "Kami cegah sejak dini," ujar dia.

    Simak:
    Pilkada Jawa Barat, Garda Bangsa Dukung Bupati Dedi Mulyadi

    Hal lain yang masuk dalam persyaratan administrasi bagi calon legislatif ialah  bersih dari pengaruh narkoba dan tidak memilki bisnis terlarang, seperti illegal logging, penambangan galian C serta usaha lainnya yang bersifat merusak lingkungan.

    Meski semua persyaratan tambahan tersebut tidak termasuk dalam aturan partai, namun, ujar Dedi, tetap wajib diberlakukan dalam upaya menjaga marwah partai dan pribadi calon anggota DPRD jika kelak terpilih.

    Lihat:
    Pilgub Jabar, Hanura Pilih Dedi Mulyadi ketimbang Ridwan Kamil

    Dedi berujar siapa saja yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partainya, harus mencatatkan dirinya dulu sebagai anggota Partai Golkar. Setelah itu,baru  menjalani proses analisis popularitas dan elektabilitas personal melalui lembaga survei yang disewa Partai Golkar Jawa Barat.

    Ketua Partai Golkar Kabupaten Subang Imas Aryumningsih mendukung aturan yang diterapkan Golkar Jawa Barat terkait pencalegan. "Bagus itu, saya sangat setuju. Sebab, persaratan larangan berpoligami dan LGBT itu akan mencegah munculnya anggota Dewan yang beresistensi sosial tinggi," ujar Imas.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.