TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 30-an warga berkumpul di Gedung PNPM Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Rabu, 3 Mei 2017. Kemudian, suara Brigadir Marfiansyah memecah keheningan di antara mereka.
Marfiansyah adalah Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal dengan Babinkamtibmas di Desa Penibung. Dia mensosialisasikan pencegahan paham radikalisme kepada warga di sana. Dia memberi tip kepada masyarakat untuk selalu berkumpul dengan anak-anak mereka saat makan. "Karena anak-anak yang mudah terpengaruh adalah anak yang labil, tidak diperhatikan," kata dia.
Baca juga:
Teroris Tuban,Anggota DPRD Jatim Ini Sebut Radikalisme Meresahkan
Dia juga menjelaskan soal pengertian radikal dan bahayanya jika radikal menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Dia juga mengajarkan soal kontra radikal itu kepada pemuda-pemuda desa. Tugas Brigadir Fian bukan hanya melakukan upaya kontra radikal, namun sebagai Babinkamtibmas, dia juga memiliki tugas lain, salah satunya sosialisasi pencegahan narkoba. "Kami ada kendali tugas, setiap peran dikonsultasikan kepada atasan," kata pemuda 29 tahun yang bertugas di Desa Penibung sejak Agustus 2016 itu.
Pada hari yang sama, Kepolisian Resor Mempawah juga menggelar kegiatan bertajuk "Forum Group Discussion dalam Mencegah Paham Radikalisme di Wilayah Hukum Polres Mempawah" di Ruang Rapat Utama kantor Polres Mempawah. Enam meja bundar yang dikelilingi kursi-kursi dipenuhi oleh para tamu. Mereka adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perwakilan tokoh pemuda serta organisasi masyarakat.
Baca pula:
Aneka Cara Atasi Teror dan Radikalisme, Ini Kata Kepala BNPT
Pembicaranya adalah perwakilan dari Polres Mempawah, Kodim 1201 Mempawah, akademisi, pemerintah daerah, dan Kementerian Agama. Wakil Kepala Polres Mempawah, Komisaris Polisi Dedi Setiawan menyampaikan bahwa radikalisme adalah paham yang dibentuk oleh sekelompok orang tertentu yang menginginkan perubahan sosial atau politik yang dilakukan secara drastis maupun revolusioner dengan memakai kekerasan.
"Di antara paham-paham radikalisme yang bisa dilihat kasat mata yaitu intoleran, tidak mau menghargai orang lain," kata Dedi di hadapan peserta diskusi. Selain itu, kata dia, contoh radikal lainnya yaitu radikal fanatik, eksklusif, dan revolusioner. Dedi juga menampilkan sebuah video tentang kejadian pengeboman di Indonesia. Di antaranya tragedi bom di Kedutaan Besar Australia di Jakarta pada 2004, bom Bali, dan bom Hotel JW Marriot. Lalu ada potret bencana Tsunami yang melanda Aceh pada 2004. "Video ini memperlihatkan ada bencana yang dibuat manusia ada juga bencana alam. Apakah kita ingin bencana yang dibuat manusia terjadi di kemudian hari?" ujarnya.
Silakan baca:
BNPT: Pemicu Radikalisme Tak Lagi Kemiskinan dan Pendidikan
Kepada wartawan, Dedi mengatakan pihaknya mengedepankan peran Babinkamtibmas dalam melakukan pencegahan paham radikal. Caranya bisa melalui sistem dari pintu ke pintu atau door to door dan kegiatan interaksi dengan masyarakat lainnya. "Kami juga berfokus pada generasi muda, misalnya dengan membentuk patroli keamanan sekolah," ujarnya. "Upaya kami bukan teoritis saja tapi bagaimana kami bisa menyentuh hati dan menggugah masyarakat supaya mereka bisa membentengi diri dari paham radikal."
Dia berharap Polri, TNI, dan pemerintah daerah saling berinteraksi dalam menjalankan program ini. Namun dia mengatakan peran masyarakat juga dibutuhkan. Hal itu juga disampaikan oleh Syafruddin, perwakilan dari Kementerian Agama. Dia mengatakan pihaknya punya penyuluh di setiap kecamatan. "Kami melihat bahwa setiap unsur harus terlibat karena ini menyangkut tentang hak kehidupan orang banyak. Tidak hanya bisa dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini Densus 88," kata dia dalam diskusi. Menurut dia, saat ini Indonesia tengah darurat di tiga hal, yaitu darurat narkoba, darurat kebebasan, dan darurat radikalisme.
Diskusi serupa juga diadakan Polri bekerja sama dengan TNI dan pemerintah setempat di Kantor Wali Kota Kalimantan Barat, Rabu, 3 Mei 2017. Zulkarnain, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri atau Kesbangpol Wali Kota Kalimantan Barat mengatakan kegiatan seperti ini sering diadakan di Pontianak. "Kami punya forum kerukunan beragama, kadang-kadang membahas soal radikalisme ini," kata dia kepada wartawan.
Kepala Satuan Babinkamtibmas Polres Kota Pontianak, Komisaris Polisi Salbiah mengenai soal tingkat kerawanan, Pontianak pihaknya bisa menekan angka gangguan kamtibmas di wilayahnya. Namun, ada segelintir masyarakat yang diduga menjadi simpatisan teroris ISIS.
"Hasil pendataan kami, ada 17 orang yang terindikasi menjadi simpatisan dari kelompok teror ISIS. Ada yang beberapa sudah berangkat dan dideportasi, ada juga yang memang secara masif melakukan penyebaran doktrinasi terkait ISIS di wilayah Kalimantan Barat ini," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul di Mempawah. "Kami lakukan pendataan, monitoring, sampai kami bisa tahu pergerakan apa saja yamg dilakukan oleh mereka," ujarnya.
REZKI ALVIONITASARI
Video Terkait:
Cegah Radikalisme, Anggota Polres Singkawang Manfaatkan Bahasa Lokal Untuk Sosialisasi
