Gubernur NTT Tolak Kehadiran FPI, Apa Alasannya?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Frans Lebu Raya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana

    Frans Lebu Raya. FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana

    TEMPO.COKupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dengan tegas menyatakan menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di daerah itu. "Kami sudah beberapa kali menggelar rapat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk menolak kehadiran FPI di seluruh NTT," kata Frans, Kamis, 4 Mei 2017.

    Masyarakat NTT, menurut dia, selama ini hidup sangat harmonis serta menghormati dan menghargai perbedaan. Karena itu, daerah ini harus bebas dari kelompok-kelompok radikal yang bisa saja merusak tatanan kehidupan masyarakat NTT.

    Baca juga: 
    KENAPA PUBLIK MENOLAK FPI ? 

    Pernyataan Gubernur NTT tersebut terkait dengan aksi penolakan terhadap organisasi radikal yang masuk ke NTT, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). 

    Ketua GP Anshor NTT Abdul Muis mendesak pemerintah NTT segera membubarkan HTI dari Bumi Flobamora karena dinilai mengajarkan paham radikal dan ekstrem. “HTI mengajarkan aliran khilafah atau ingin membuat negara sendiri, makanya harus dibubarkan,” ujarnya.

    Baca juga: 
    Tolak Diinvestigasi, Banser NU dan Preman Bentrok dengan FPI

    Perkembangan HTI di NTT, menurut Abdul, sudah sangat masif dan dilakukan secara terang-terangan dengan memasang papan nama serta melakukan berbagai kegiatan di daerah ini. Karena itu, dia meminta pemerintah agar serius dan tegas menanggapi keberadaan HTI tersebut. “Jika pemerintah tidak serius menanggapi HTI, kami akan mengambil langkah sendiri,” dia menegaskan.

    Keberadaan HTI dengan ajaran khilafah sangat mengganggu keutuhan NKRI. Karena itu, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mendesak pemerintah Jokowi-JK segera mencabut izin HTI. “Presiden Jokowi harus sampaikan bahwa HTI dilarang hidup di Indonesia,” ujar Abdul. 

    YOHANES SEO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.