Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganti Rugi Korban Crane di Mekah, Menteri Agama: Belum Jelas  

image-gnews
Mentri Agama Lukman Hakim Saifudin ikuti doa bersama saat menghadiri pemakaman wartawan senior Tempo, Ahmad Taufik di TPU Karet Kebembem, Jakarta, 24 Maret 2017. Tempo/Febri Husen
Mentri Agama Lukman Hakim Saifudin ikuti doa bersama saat menghadiri pemakaman wartawan senior Tempo, Ahmad Taufik di TPU Karet Kebembem, Jakarta, 24 Maret 2017. Tempo/Febri Husen
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa penggantian kerugian korban musibah crane di Masjidil Haram, Mekah, belum jelas untuk saat ini. Sebab, hal itu tidak dibahas dalam kunjungan Pangeran Khalid bin Abdul Aziz ke Istana Kepresidenan.

"Crane tidak dibahas (oleh Pangeran Arab)," ujar Lukman Hakim Saifuddin saat dicegat di Istana Kepresidenan, Kamis, 4 Mei 2017.

Baca juga: 
RI Dorong Arab Saudi Segera Bayar Santunan Para Korban Crane
Raja Salman Datang, Apa Kabar Ganti Rugi Korban Crane Mekah

Lukman menambahkan bahwa dia belum mendapat perkembangan terbaru perihal penggantian kerugian tersebut. Karena itu, ia belum bisa menyampaikan kapan penggantian kerugian diberikan.

Pada akhir Maret lalu, Lukman pernah meminta korban kecelakaan crane di Masjidil Haram bersabar soal penggantian kerugian. Sebab, otoritas Arab Saudi hanya mau mencairkan dana apabila data semua korban jelas dan lengkap.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca pula: 
Fahri: Arab Saudi Pastikan Ganti Rugi Korban Crane Jatuh
Raja Salman Datang, Korban Crane Roboh Tagih Janji Santunan

Pemerintah Indonesia sendiri, menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bukan dalam kapasitas yang bisa mendesak Arab Saudi agar mempercepat pemberian ganti rugi bagi korban crane di Masjidil Haram sejak kejadian pada 2015 itu. Hal tersebut merupakan kewenangan mutlak negara tersebut, meski pemerintah tetap mengawal proses pencairan santunan. 

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pansus Haji Ungkap Verifikator Haji Akui Adanya Intervensi dari Petinggi Kementerian Agama

28 menit lalu

Suasana rapat Pansus Hak Angket terkait ibadah Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Direktur Bina Haji Khusus dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani dipanggil sebagai saksi sebagai upaya membongkar dugaan pelanggaran undang-undang atas penyelenggaraan haji khusus pada musim haji 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansus Haji Ungkap Verifikator Haji Akui Adanya Intervensi dari Petinggi Kementerian Agama

Pansus Haji DPR mengungkapkan, tim verifikator mengaku mendapat intervensi dari atasannya.


Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

2 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Pansus Haji DPR Buka Opsi Libatkan Polisi dan KPK Usut Dugaan Penyimpangan Kuota Haji Tambahan

Pansus Haji DPR menyesalkan sikap Kementerian Agama yang belakangan ini dinilai tidak kooperatif selama proses penyelidikan.


Kementerian Agama Bantah Pernyataan Anggota Pansus Haji soal Pejabat Kementerian ke Arab Saudi

5 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Haji DPR dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Kementerian Agama Bantah Pernyataan Anggota Pansus Haji soal Pejabat Kementerian ke Arab Saudi

Juru bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, mengatakan anggota Pansus Haji keliru dalam memahami surat Sekreriat Jenderal Kementerian Agama.


2 Mantan Menteri Jokowi Ikut Aksi Kawal Putusan MK

18 hari lalu

Chiki Fawzi ikut dalam seruan aksi kawal putusan MK bersama mahasiswa dan buruh, Kamis, 22 Agustus 2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta/Foto: CANTIKA/Ecka Pramita
2 Mantan Menteri Jokowi Ikut Aksi Kawal Putusan MK

Aksi massa mengawal putusan MK menolak DPR untuk mengesahkan UU Pilkada. Dalam aksi tersebut, ada dua mantan menteri Jokowi.


Cak Imin DPR Beri Tenggat Pansus Haji Satu Bulan Bekerja

21 hari lalu

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (kedua kanan) menyerahkan palu sidang kepada Ketua Pansus Hak Angket Haji Nusron Wahid (tengah) didampingi Wakil Ketua Pansus Haji Diah Pitaloka (kanan), Marwan Dasopang (kedua kiri), dan Ledia Hanifa (kiri) saat rapat perdana Pansus di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024. DPR RI menggelar rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji dan menetapkan Nusron Wahid sebagai Ketua Pansus Haji, serta Wakil Ketua Diah Pitaloka (PDIP), Marwan Dasopang (PKB), dan Ledia Hanifa (PKB). TEMPO/M Taufan Rengganis
Cak Imin DPR Beri Tenggat Pansus Haji Satu Bulan Bekerja

Pansus Haji akan fokus mendalami tiga hal. Salah satunya, dugaan penyalahgunaan kewenangan penentuan alokasi kuota haji tambahan.


Pusdiklat Kementerian Agama Ajak Dosen Politeknik Tempo sebagai Narasumber Penyusunan Modul Pelatihan Kehumasan

30 hari lalu

Rizki Ayu Budipratiwi , Dosen Politeknik Tempo, saat menjadi narasumber kegiatan penyusunan modul pelatihan kehumasan di Kementerian Agama, Selasa, 6 Agustus 2024.
Pusdiklat Kementerian Agama Ajak Dosen Politeknik Tempo sebagai Narasumber Penyusunan Modul Pelatihan Kehumasan

Kehadiran Rizki Ayu Budipratiwi dalam kegiatan ini juga mencerminkan komitmen Politeknik Tempo, khususnya Program Studi Produksi Media.


DPR Agendakan Kembali Rapat Pansus Haji Setelah Perayaan Hari Kemerdekaan

32 hari lalu

DPR telah membentuk Pansus haji hak angket evaluasi penyelenggaraan haji beberapa waktu lalu.
DPR Agendakan Kembali Rapat Pansus Haji Setelah Perayaan Hari Kemerdekaan

Komisi Agama DPR membentuk pansus haji karena Kementerian Agama tidak memberikan data dan keterangan yang cukup tentang pelaksanaan ibadah haji.


BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

37 hari lalu

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko. Begini cara membuat sertifikasi halal untuk sebuah produk dan segini biaya yang dibutuhkannya.


BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

37 hari lalu

Sejumlah roti Okko yang belum ditarik dan masih dijual di beberapa distributor roti di Pasar Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 Juli 2024. BPOM menemukan kandungan bahan berbahaya natrium dehidroasetat dan meminta produsen roti Okko untuk menarik dan memusnahkan semua produknya. TEMPO/Prima mulia
BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

BPJPH Kemenag mencabut Sertifikasi Halal Roti Okko, apa saja aturan yang telah dilanggar?


Kemenag Bantah Minta MUI Bintan Bikin Testimoni Sukses Haji 2024

41 hari lalu

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas selaku Amirul Hajj mengecek fasilitas layanan tempat wudhu bagi jamaah calon haji Indonesia 1445 H di Arafah, Makkah, Selasa 11 Juni 2024. Menag meninjau secara langsung berbagai persiapan dan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) menjelang puncak ibadah haji yang akan berlangsung mulai 9 Dzulhijah atau 15 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kemenag Bantah Minta MUI Bintan Bikin Testimoni Sukses Haji 2024

DPR telah menyetujui pembentukan Pansus haji. Ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan haji 2024.