Dewan Pers: Penyebaran Berita Bohong dalam Tahap Serius  

Reporter

Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Anti Hoax Yojomase (Yogyakarta, Magelang dan sekitarnya) mendeklarasikan gerakan masyarakat sipil stop perseberan berita hoax di titik nol kilometer, Yogyakarta, 22 Januari 2017. Aksi kampanye tersebut diakhiri dengan deklarasi anti hoax dan mengajak masyarakat bersama-sama memerangi persebaran informasi hoax. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.COJakarta - Dewan Pers Indonesia menyatakan penyebaran hoax atau berita bohong di Indonesia sudah memasuki tahap serius. Berita bohong berkembang pesat saat penyelenggaraan pemilu.

"Di Indonesia, fake news masuk tahap serius," kata anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “How fake(d) News and Social Media Filter Bubbles Impact the Role of Journalism in Society” di sela kegiatan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2017.

Baca: HPN 2017, Jokowi Pusing Berita Hoax di Media Sosial

Imam menuturkan berita bohong memiliki rentang yang sangat lebar. Dari yang satire untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi. Menurut dia, awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi bohong melalui media arus utama atau mainstream. Namun saat ini informasi bohong justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media arus utama atau mainstream tanpa klarifikasi.

Akibatnya, kata Imam, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media arus utama atau mainstream. "Di local election (pilkada), fake news tumbuh dengan sangat cepat. Ini juga ancaman terus-menerus bagi kita di Indonesia, setiap tahun kita berhadapan dengan berita bohong," tuturnya.

Baca: Kominfo: Ada 43 Ribu Media 'Abal-abal' di Indonesia  

Dia menekankan, di Indonesia, berita bohong digali hingga ke isu-isu lain, termasuk isu sentimen agama. "Berita bohong sudah mengancam eksistensi pers sebagai pilar keempat demokrasi," ujar Imam.

Imam menyatakan saat ini Dewan Pers dan masyarakat pers Indonesia tidak dalam posisi ingin membuat peraturan baru mengenai berita bohong. Sebab, pemberitaan bohong bisa disikapi masyarakat dengan berpegang pada aturan-aturan yang ada.

"Contohnya, untuk melindungi kehormatan individu-individu yang terkena dampak berita bohong, di Indonesia sudah ada undang-undang yang melindungi itu," katanya. Yang terpenting, kata Imam, ada literasi media yang dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada publik.

ANTARA






Staf Khusus Presiden Bantah KUHP Baru Ancam Kebebasan Pers

2 jam lalu

Staf Khusus Presiden Bantah KUHP Baru Ancam Kebebasan Pers

Dewan Pers menyatakan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru disahkan.


Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

1 hari lalu

Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru

Dewan Pers menyatakan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman setelah KUHP baru


Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

17 hari lalu

Desakan Penundaan Pengesahan RKUHP, DPR: Kalau Presiden Nolak, Minta Menterinya Tak Usah Datang

Bambang Wuryanto, menanggapi Dewan Pers yang melayangkan warkat kepada Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RKUHP


Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

18 hari lalu

Dewan Pers Surati Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Dewan Pers menyurati Presiden Jokowi pada 17 November lalu untuk meminta pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.


Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

19 hari lalu

Nikita Mirzani Jalani Sidang Hari Ini, Siapkan 9 Bantahan & Minta Ditangani Dewan Pers

Nikita Mirzani, hari ini, Senin, 21 November 2022, untuk kedua kalinya menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang.


Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

23 hari lalu

Dosen UGM Menilai RKUHP Jauh dari Hukum HAM

Dosen Fakultas Hukum UGM Herlambang P. Wiratraman berpendapat, butir pasal RKUHP gagal mencerminkan landmark decision.


PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

23 hari lalu

PKS Minta Tambahan Waktu Pengesahan RKUHP

Anggota Komisi III Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berkata perlu ada kehati-hatian dalam pengesahan RKUHP tersebut.


PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

23 hari lalu

PWI Sebut RKUHP Hidupkan Lagi Situasi Kolonialisme yang Hidupkan Penindasan

Dewan Pers mengatakan masih ada 22 pasal dari 9 sektor di RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan masyarakat sipil.


Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

29 hari lalu

Dewan Pers dan Polri Teken Kerja Sama untuk Jamin Perlindungan Jurnalis

Dewan Pers dan Bareskrim Polri meneken perjanjian kerja sama untuk menjamin jurnalis dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.


Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

43 hari lalu

Kutuk Serangan Siber terhadap Jurnalis, Dewan Pers Minta Polisi Segera Usut

Dewan Pers meminta kepada penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus intimidasi yang menimpa jurnalis