8 Karangan Bunga Misterius Berdatangan di Balai Kota Surakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karangan bunga berdatangan di Balai Kota Surakarta, 4 Mei 2017. Bunga dari pengirim tak dikenal itu berisi dukungan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tempo/Ahmad Rafiq

    Karangan bunga berdatangan di Balai Kota Surakarta, 4 Mei 2017. Bunga dari pengirim tak dikenal itu berisi dukungan untuk menjaga keutuhan NKRI. Tempo/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Solo - Delapan karangan bunga dari pengirim tak dikenal berdatangan di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis, 4 Mei 2017. Karangan bunga itu berisi dukungan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Karangan bunga itu dipasang berjajar di depan Pendapa Gede Balai Kota Surakarta. Menurut petugas keamanan, Cahyo, karangan bunga dibawa kurir. "Diangkut dengan mobil," katanya.

    Baca: Nilai Karangan Bunga untuk Ahok Mencapai Rp 1,5 Miliar

    Salah satu karangan bunga itu dilengkapi tulisan “NKRI Harga Mati, Bubarkan Ormas Intoleran”. Sedangkan karangan bunga lain bertuliskan dukungan terhadap TNI dan Polri untuk bersama-sama merajut kebinekaan.

    Hanya, semua karangan bunga tersebut tidak dilengkapi identitas asli pengirimnya. Mereka menggunakan nama-nama yang cukup unik, seperti Rempongerz, Pecinta NKRI, Tanpa Nama Cinta Negara, dan Grup Sebelahnya Lagi.

    Simak pula: Karangan Bunga Dibakar Buruh, Pendukung Ahok Kirim

    Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo mengaku belum mengetahui adanya kiriman bunga itu. "Lho, ada toh?" ujarnya saat dimintai komentar di Museum Keris Sriwedari. "Saya malah belum mampir ke Balai Kota."

    Rudy tidak mempermasalahkan adanya pengiriman karangan bunga itu. Begitu pun pemasangannya di kompleks Balai Kota Surakarta. "Apalagi kalau isinya memang dukungan untuk menjaga NKRI," katanya.

    AHMAD RAFIQ

    Video Terkait:
    Karangan Bunga Untuk Ahok Penuhi Balaikota


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.