Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Tim Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Soeharto telah dipilih. Ketua tim ini dipilih melalui rapat yang digelar di Komnas HAM, Selasa (14/1), oleh empat orang penerima mandat rapat Paripurna Komnas HAM. Masing-masing adalah Prof. Achmad Ali, MM Bilah, Sandra Moniaga, dan Nursyachbani Katjasungkana. Terpilih sebagai ketuanya, trio dari empat penerima mandat itu, kecuali Sandra Moniaga. Salah satu Ketua Tim, Achmad Ali, mengatakan tim juga telah memilih 15 anggota dan lima koordinator penanganan kasus. Ketua PBHI, Hendardi, akan menangani kasus Daerah Operasi Militer di Aceh, Papua dan Timtim; Ita F. Nadia menangani kasus Gerakan 30 September; Luhut Pangaribuan menangani kasus penembakan misterius (petrus); Munir untuk kasus Tanjungpriok (TP), dan Nursyachbani menangani kasus 27 Juli, dan kasus Mei 1998. Tim ini akan mengumpulkan fakta awal. (Selanjutnya) akan dilaporkan ke Rapat Paripurna Komnas HAM yang sudah projusticia, kata Ali, kepada Tempo News Room. Selasa. Ia meyakini, pengumpulan bukti awal ini mampu terselesaikan sekitar bulan April. Setelah bukti kelima kasus terkumpul, maka Komnas HAM akan membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM Soeharto. Kasus ini akan direkomendasikan kepada pihak kejaksaan, tutur dia. Bila tak terselesaikan di pengadilan, Komnas masih punya alternatif kedua untuk menyelesaikan, yakni melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Untuk itu, Ali berharap, pemerintah dan DPR segera mengundangkan pembentukan komisi tersebut. Tujuannya, bila tidak dapat terselesaikan secara pidana bisa melalui komisi tersebut , yang memiliki undang-undang resmi. Bukan seperti rekonsiliasi islah yang dilakukan Try Sutrisno (dalam kasus Tanjungpriok) dulu, tandasnya. Soal hambatan sakit permanennya Soeharto, ia juga meyakini tidak masalah. Yang penting bagi Komnas adalah menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mengumpulkan bukti. Soal pengadilan atau kejaksaan tidak bisa mengadili, ia mengatakan, Itu tanggung jawab mereka kepada masyarakat, bangsa dan Tuhan. Soal bisa tidaknya mengadili Soeharto itu, lanjut Ali, itu tergantung dari faktor Jaksa Agung dan hakimnya. Ali menegaskan, kelima kasus ini dipilih karena dianggap sebagai kasus terhebat selama kepemimpinan orang nomor satu di Orde Baru, Soeharto. Sementara, untuk mengadili semua kesalahan Soeharto selama 32 tahun jelas tidak mungkin. Menurut Achmad Ali, sasaran pertama seperti dalam Undang-undang pelangaran HAM berat itu ada dua cara. Pertama melalui pengadilan atau kedua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Hanya persoalannya, di negara kita tidak ada Komisi ini, tutur dia. Ali sendiri tak mempersoalkan banyaknya kasus yang menjadi beban tim ini. Ia menilai, untuk mencari bukti kasus itu tidak terlalu berat. Kasus petrus contohnya, Soeharto sudah mengakui sendiri dalam bukunya biografi Soeharto yang menyebut hal itu sebagi kebijakannya untuk shock therapy. Itu merupakan salah satu contoh bukti tertulis yang sah secara hukum. Contoh lain, kasus Tanjungpriok yang dapat dibuktikan melalui pidato Soeharto di Pekan Baru, Riau. Mengumpulkan bukti awal itu tidak terlalu sukar, tandasnya. Selanjutnya, Ali mengungkap tentang adanya dukungan dari Amnesti Internasional yang akan memberikan sejumlah bukti dengan gratis. Tapi, ia menolak bila tim itu dibentuk karena tekanan internasional. Bukti dari Amnesti internasional hanya akan menjadi bukti tambahan yang menunjang saja. Sementara, bukti utama akan diambil dari hasil penyelidikan KPP HAM. Kami membentuk tim ini karena Undang-Undang yang mengamanatkan, bukan yang lain. (Amanat UU) itu sama saja dengan mandat masyarakat katanya. (Eduardus Karel Dewanto Tempo News Room)
Iklan
