Sisi Lain Hardiknas, Cerita Guru Terpaksa Mengamen karena Utang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • microbiology.georgetown.edu

    microbiology.georgetown.edu

    TEMPO.CO, Purwakarta - Seorang guru berstatus pegawai negeri sipil di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terlilit utang setelah usaha sampingannya gagal sehingga terpaksa menjadi pengamen.

    "Usaha bisnis pakaian yang dijalani istri saya gagal hingga akhirnya terlilit utang," kata Afif Afiatullah, guru PNS SDN Taringgul Landeuh Wanayasa, Purwakarta, Selasa, 3 Mei 2017.

    Baca: Hardiknas, Pemantau Pendidikan Indonesia Catat 7 Masalah Krusial

    Ia mengaku sudah terlilit utang sejak beberapa tahun lalu, bahkan mencapai puluhan juta. Afif mengaku telah berusaha melunasinya, tapi dari hari ke hari utangnya semakin banyak. Afif sempat mengikuti salah satu acara bertema penghapusan utang dalam program televisi swasta, bahkan kerap menjadi pengamen, untuk mencicil pembayaran utang.

    Afif juga rela istrinya berangkat ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia agar bisa melunasi utang-utangnya. Meski sudah menjadi guru PNS, tapi Afif belum tersertifikasi karena ijazahnya tertahan di salah satu perguruan tinggi di Kota Bandung. "Ijazah saya ditahan karena belum memenuhi kewajiban administrasi di perguruan tinggi," ujarnya.

    Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2017, Afif mendapat bantuan dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk melunasi utangnya. "Saya akan bantu untuk membayar ijazah yang tertahan di perguruan tinggi," kata Dedi.

    Baca: Hardiknas, SMKN 5 Surabaya Pamerkan Sepeda Listrik Buatannya

    Dedi menyatakan kondisi Afif yang terlilit utang itu bukan karena gajinya tidak cukup, tapi gagal menjalankan usaha. "Sekarang, berhenti mengamennya dan kembali mengajar dengan baik. Untuk utang Rp 6 juta menembus ijazah, nanti dibantu," tuturnya.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.