RUU Pemilu Molor, Ini Penyebab Istana Yakin Selesai Last Minute

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, 1 November 2016. Sebanyak 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak akan dilaporkan ke KPK. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan tidak kaget dengan molornya pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu di Dewan Perwakikan Rakyat. Malah, pihak Istana Kepresidenan sudah memprediksi bahwa pembahasan itu akan molor.

"Hal-hal yang begitu (pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu) biasanya akan selesai last minutes (menit-menit terakhir)," ujar Pramono saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 2 Mei 2017.

Baca : Perppu Diminta Segera Diterbitkan, Menteri Tjahjo: Jangan Diobral

Sebagaimana diketahui, awalnya DPR dan Pemerintah memasang target pembahsan RUU Penyelenggaraan Pemilu selesai pada akhir April 2017. Namun, hal itu tidak tercapai karena banyak terjadi tarik ulur sejumlah poin aturan dalam pembahasan. Walhasil, DPR melakukan perpanjangan waktu dan menargetkan semua beres setelah masa reses.

Setidaknya, ada empat hal yang kerap diperdebatkan dalam pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Adapun ketiga hal itu adalah Presidential Threshold (ambang batas pemilihan presiden), Parliamentary Threshold (ambang batas legislatif), sitem pemilu proporsional terbuka-tertutup, serta mekanisme penghitungan suara di Daerah Pemilihan.

Simak pula : Dianggap Meresahkan, Setara Dukung Kapolri Bubarkan Hizbut Tahrir

Pramono berkata, masalah-masalah yang menyebabkan molornya pembahasan itu sudah semuanya dilaporkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ke Presiden Joko Widodo. Dan, untuk saat ini, pemerintah memilih untuk bersabar dan optimistis RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa selesai sesegera mungkin.

"Karena sekarang sudah ada di Panja dan Pansus, saya rasa bisa segera diselesaikan (pembahasannya). Kalau tidak bisa diselesaikan, maka yang dipergunakan adalah UU sebelumnya," ujar Pramono," ujar Pramono mengakhiri.

ISTMAN MP






RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

1 jam lalu

RKUHP Dinilai Berangus Kebebasan Pers, AJI Tuntut 17 Pasal Bermasalah Dihapus

AJI mendesak DPR dan pemerintah menunda pengesahan RKUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi


DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

3 jam lalu

DPR Ketok RKUHP Menjadi UU

DPR berkukuh mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP menjadi UU


Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

3 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

4 jam lalu

Komnas HAM Minta Pemerintah Pertimbangkan Betul Suara Publik Soal RKUHP

Atnike mengatakan, suara-suara tersebut dilontarkan agar menjadikan RKUHP nantinya dapat menjamin hak-hak partisipasi dari publik.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

15 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI Semarang Gelar Demonstrasi di DPRD Jateng

AJI Semarang menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di DPRD Jateng hari ini.


Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

16 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, AJI tanah Papua Gelar Aksi di 2 Lokasi

AJI menggelar aksi tolak pengesahan RKUHP di 40 kota, diantaranya di Manokwari dan Jayapura.


Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

17 jam lalu

Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Nenek Berusia 72 Tahun: Hak Saya Dirampas, Dibegal

Seorang nenek berusia 72 tahun ikut dalam aksi tolak pengesahan RKUHP di depan DPR. Merasa haknya terancam jika RKUHP itu disahkan.


Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

17 jam lalu

Federasi Buruh Ikut Aksi Tolak Pengesahan RKUHP: Khawatir Batasi Hak Buruh untuk Aksi

Federasi buruh ikut dalam aksi Tolak Pengesahan RKUHP. Khawatir hak untuk menyampaikan pendapat mereka dipasung.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

18 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

20 jam lalu

RKUHP Bakal Disahkan dalam Sidang Paripurna DPR Besok

Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga di depan Gedung DPR dalam rangka menolak pengesahan RKUHP.