Menteri Tjahjo Sebut 5 Masalah Ini Membuat RUU Pemilu Molor

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada 5 masalah yang membuat pembahasan Rancangan Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu molor dari target. Salah satu masalah itu adalah perihal Presidential Threshold atau ambang batas pemilihan presiden.

"Kebanyakan masih minta 0 persen. Kalau 0 persen, partainya (pemilik) MNC (Perindo) pun bisa langsung ikut pemilu dan ngusung capres," ujar Tjahjo sambil tersenyum di depan Istana Kepresidenan, Selasa, 2 Mei 2017.

Baca juga: Pembahasan RUU Pemilu Molor, Kemendagri:Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Sejauh ini, kata Tjahjo, pemerintah ingin Presidetial Threshold bertahan di angka sebelumnya. Adapun besarannya adalah 20 persen dari jumlah kursi DPR atau 25 persen dari total suara sah nasional.

Masalah kedua adalah penambahan jumlah kursi DPR. Menurut Menteri Tjahjo, masih ada tarik menarik dalam besaran angka yang pas. Pemerintah hanya menghendaki penambahan lima kursi sementara DPR meminta 19 kursi di DPR.

Rencana penambahan 19 kursi di DPR (dari 560 menjadi 579) itu selama ini kerap dikritik banyak kalangan. Sebabnya, dianggap berpotensi membebani anggaran negara.
"Masalah ketiga adalah soal DPRD. Mereka meminta penambahan satu kursi dari empat kursi menjadi lima kursi per provinsi. Itu belum putus juga," ujar Tjahjo.

Simak pula: Perppu Pemilu Diminta Segera Diterbitkan, Tjahjo: Jangan Diobral

Adapun masalah keempat dalam RUU Pemilu adalah belum adanya kesepakatan perihal biaya saksi yang akan dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalau Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden berjalan serentak, satu putaran pemilu bisa membebani APBN hingga Rp 15 triliun.

"Kalau dua putaran, bisa Rp30 triliun. Itu gak hanya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang bakal marah, rakyat juga marah," ujar Tjahjo. Nah, untuk masalah kelima, Tjahjo mengatakan hal itu masih berkaitan dengan sistem proprosional terbuka, tertutup, ataupun semi terbuka-tertutup.

Meski masalah yang dihadapi masih banyak, Tjahjo tetap optimistis pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu bisa selesai sesegera mungkin. Lima masalah yang belum usai itupun, kata ia, diprediksi bakal selesai di Paripurna dengan voting.

Lihat juga: Komisioner KPU Baru Berharap RUU Pemilu Segera Disahkan  

"Syukur kalau di Panja (Panitia Kerja RUU Pemilu) selesai. Kalau nggak, ya bawa ke Paripurna untuk voting. Paripurna pertengahan Mei bisa selesai," ujarnya mengakhiri.

ISTMAN MP






Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

15 jam lalu

Stok Blangko E-KTP di Jakarta Kosong, Baru Tersedia Tahun Depan

Pemerintah akan memberikan Surat Keterangan Pengganti E-KTP atau menerbitkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).


Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

3 hari lalu

Ketua Umum MIPI Lantik Pengurus Cabang Sulawesi Selatan

Ketua Umum MIPI, Bahtiar mengapresiasi dukungan Pemprov Sulsel. Menandakan seluruh jajaran dituntun oleh ilmu pemerintahan.


Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

3 hari lalu

Kemendagri Dukung Festival Al Quran Braille dan Dzikir bersama Seribu Tunanetra

Kegiatan berlangsung di Masjid Istiqlal dan berlanjut di Hall Balairung Jakarta.


Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

9 hari lalu

Mendagri Periksa Kesiapan Acara Puncak Sail Tidore 2022

Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Puncak Sail Tidore 2022.


Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

9 hari lalu

Kamboja Belajar Layanan di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Akan Ditiru

DKI Jakarta menerima kunjungan Kementerian Dalam Negeri Kamboja, Transparency International Cambodia, dan Action Aid Cambodia.


Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

17 hari lalu

Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi

Pj DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan sudah membahas kenaikan UMP DKI 2023 bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan


Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Rampungkan 797 Segmen Batas Daerah

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.


Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

24 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Pemda yang Percepat Penyelesaian Batas Daerah

Dengan batas daerah yang jelas, maka luas wilayah dapat dihitung dengan pasti.


Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

25 hari lalu

Kemendagri Apresiasi Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Rata-rata nilai IDI nasional berada di tingkat sedang yaitu 78,12.


Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

28 hari lalu

Dirjen Kemendagri Apresiasi Peran PHIS dukung Pemerintah

PHIS dan masyarakat Tionghoa diharapkan terus membantu pemerintah di bidang Ekonomi, Sosial Pendidikan.