Ini yang Bikin Aher Ditegur Jokowi saat Rapat Terbatas di Istana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi menyampaikan arahan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, 15 Maret 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Rapat Terbatas perihal Proyek Strategis Nasional Jawa Barat dimanfaatkan Presiden Joko Widodo untuk menegur Gubernur Ahamad Heryawan alias Aher perihal angka pengangguran yang tinggi di Jawa Barat.

    "Data yang saya peroleh menunjukkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2016," ujar Jokowi saat pembukaan Ratas di Istana Kepresidenan hari ini, Selasa, 2 Mei 2017.

    Presiden Jokowi memaparkan, angka pengangguran terbuka Jawa Barat pada tahun 2016 adalah 8,89 persen. Angka itu meningkat 0,17 persen dari angka tahun 2015 yaitu 8,72 persen.

    Baca juga:
    Jokowi Upayakan Pengiriman Buku ke Perbatasan Gratis
    Patung Lilin Jokowi di Hong Kong, Iriana: Mirip 99 Persen 

    Sebagai catatan, angka tersebut tidak mengikutkan pengangguran tertutup atau mereka yang menganggur karena alasan jelas seperti bersekolah atau menjadi ibu rumah tangga. Adapun pengangguran terbuka adalah mereka yang menganggur karena benar-benar tidak mendapatkan pekerjaan.

    "Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,67 persen di tahun 2016, Jawa Barat seharusnya mampu tumbuh lebih tinggi lagi sehingga mampu membuka lebih banyak lapangan kerja," ujar Presiden Jokowi.

    Jokowi juga mengingatkan pada Aher  bahwa Jawa Barat adalah provinsi penyangga Ibu Kota Indonesia, Jakarta. Keterkaitan ekonomi Jawa Barat dengan Jakarta dekat karena merupakan salah satu sumber penyedia bahan baku dan tenaga kerja terdekat. Selain itu, penerima investasi terdekat apabila Jakarta tak sanggup. Jadi, jangan sampai tak tumbuh.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.