11.096 Sekolah Menengah Pertama Selenggarakan UNBK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Ciruas, Serang, Banten, 8 Mei 2016. Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat di Banten diikuti 198 ribu siswa. ANTARA FOTO

    Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Ciruas, Serang, Banten, 8 Mei 2016. Ujian Nasional tingkat SMP dan sederajat di Banten diikuti 198 ribu siswa. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Selasa, 2 Mei 2017, sebanyak 11.096 sekolah dari total 56.194 sekolah menengah pertama dan sederajat di Tanah Air menggelar ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Selebihnya atau 45.098 sekolah masih menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP). Total pelajar yang mengikuti ujian nasional (UN) SMP 2017 adalah 4.205.337 pelajar.

    "Saya harapkan UN SMP dapat berjalan dengan baik. Jauh dari praktik kecurangan dan ketidakjujuran," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.

    Baca juga: UNBK di Depok Diikuti 25.653 Siswa SMP dan MTs

    Muhadjir mengatakan UN tidak lagi mempengaruhi kelulusan, tapi nilai UN dilampirkan dalam surat keterangan capaian siswa berupa sertifikat. "Kami berharap para pelajar tetap bersungguh-sungguh mengikuti UN," katanya.

    Mata pelajaran yang diujikan dalam UN SMP adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan alam (IPA).

    UN tingkat SMP dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama diselenggarakan pada 2-8 Mei 2017. Sedangkan tahap kedua pada 9-16 Mei 2017.

    Simak pula: Depok Klaim Kota Pertama UNBK 100 Persen di Jawa Barat

    Dari 35 provinsi di Indonesia, hanya dua provinsi yang menyelenggarakan UNBK tingkat SMP secara keseluruhan (100 persen), yakni DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.