Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kisruh Lots di Pasar Sentral, Wapres JK Marahi Wali Kota Makassar

Editor

Dwi Arjanto

image-gnews
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menggelar open house di kediamannya di makassar. TEMPO/Iqbal Lubis
Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menggelar open house di kediamannya di makassar. TEMPO/Iqbal Lubis
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla geram melihat Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang tak bisa menyelesaikan kisruh harga lots (kavling kios) di Pasar Sentral, Makassar. Da menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dalam proyek pembangunan Pasar Sentral.

Puncak kemarahan Jusuf Kalla terlihat saat Wali Kota Ramdhan bertanya kepada perwakilan pedagang, "Kamu dari asosiasi mana?"

JK langsung naik pitam dan menyergah, tidak peduli asosiasi-asosiasi karena ini juga warga Makassar. "Saya sudah perintahkan mereka (KPK dan BPKP) untuk lakukan audit. Tingal menghitung siapa masuk penjara. Ingat saya tidak main-main itu," kata Jusuf Kalla sambil menunjuk-nunjuk Wali Kota Makassar saat menerima perwakilan pedagang Pasar Sentral di rumah pribadinya Jalan Haji Bau, Makassar Senin 1 Mei 2017.

Baca :
Hak Angket Disetujui DPR, Wapres JK: KPK Cukup Kuat

Dia mengatakan harga lots di Pasar Sentral memang terbilang mahal karena pengembang menawarkan harga mulai Rp 65 juta hingga Rp 165 juta. Padahal para pedagang harus dibina dengan baik, sehingga dibutuhkan kerja sama kedua pihak. "Harganya jangan lebih dari Rp 30 juta per lots," JK menegaskan.

Menurut Jusuf Kalla, jika harganya mahal maka pedangang semakin hancur karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran pada 2014 lalu. Dengan kerugian material mencapai Rp 2 triliun dari total 3 ribu kios dan 130 ruko yang terbakar. "Kalau harganya mahal mereka hancur, belum menjual sudah hancur, sudah kena kebakaran banyak lagi utangnya di bank-bank," ucap dia dengan nada tinggi.

Karena itu, Jusuf Kalla tak menginginkan kejadian seperti di Jakarta terjadi di Makassar gara-gara Pasar Sentral tersebut. Padahal tugas pemerintah untuk memajukan bangsa dan daerah sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik. "Wali kota dan Gubernur jangan rakyat kecil kena bahaya. Jangan sampai seperti Jakarta orang demo besar-besaran."

Polemik Pasar Sentral memang telah terjadi sejak 2016 lalu ketika pengerjaannya masuk di tahap perampungan. PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku investor mematok harga kios yang dinilai sangat memberatkan para pedagang. Bahkan hingga kini belum ada titik temu terkait harga lots itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perwakilan pedagang Pasar Sentral, Bacori menyampaikan semua keluhannya dihadapan Wapres JK. Dan dia (JK) menginginkan harga lods tak boleh lebih dari Rp 30 juta, sedangkan permintaan pengembang Rp 65 juta per lots. "Jadi sekarang BPKP diminta turun untuk melakukan audit, layak atau tidak harga yang ditawari pengembang,' ucap Bacori.

Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto hanya mengangguk-angguk saat dimarahi oleh JK. Dia berkata akan menyelesaikan secepatnya polemik yang ada di Pasar Sentral. "Iya, siap-siap Pak," kata Danny sapaannya.

Simak pula : Buruh Peringati May Day, Setya Novanto: Silakan Berdemonstrasi Tertib

Bacori juga mengaku para pedangan tetap berharap sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Wapres JK. Karena harga lots yang disodorkan pengembang mahal. "Bahkan kita sempat ditakut-takuti kalau tidak bayar uang muka atau tanda jadi dianggap hangus," tuturnya.

Namun Bacori mengatakan pihaknya tak mengetahui harga yang sebenarnya di Pasar Sentral karena tak ada surat keputusan dari Wali Kota Makassar.

DIDIT HARIYADI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pilpres 2024, Jusuf Kalla: Kemungkinan Besar Dua Putaran

3 jam lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pilpres 2024, Jusuf Kalla: Kemungkinan Besar Dua Putaran

Jusuf Kalla menilai Pilpres 2024 akan dilakukan dua putaran. Dengan tiga poros saat ini, sulit untuk dilakukan hanya dengan satu putaran.


Jusuf Kalla Sebut Semua Calon Presiden Miliki Kesempatan Sama di Pilpres 2024

4 jam lalu

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla saat memberikan keynote speech dalam Seminar Anak Muda untuk Politik di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Juli 2023. Seminar yang dihadiri mahasiswa dari berbagai universitas ini menghadirkan sejumlah pembicara dengan materi perpolitikan kepada pemuda pemudi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jusuf Kalla Sebut Semua Calon Presiden Miliki Kesempatan Sama di Pilpres 2024

Jusuf Kalla menyebut semua calon presiden di Pilpres 2024 memiliki kesempatan yang sama. Tergantung masyarakat pilih yang mana.


Bertemu Jusuf Kalla, Puan Maharani Dapat Sejumlah Masukan

5 jam lalu

Puan Maharani bertemu dengan Jusuf Kalla. Dok tim media JK
Bertemu Jusuf Kalla, Puan Maharani Dapat Sejumlah Masukan

Puan Maharani menyatakan mendapatkan sejumlah masukan dari Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan e-12, Jusuf Kalla.


Terpopuler: Bahlil Bilang TikTok Boleh Bisnis E-commerce Asal..., Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Relokasi Rempang

5 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Terpopuler: Bahlil Bilang TikTok Boleh Bisnis E-commerce Asal..., Bahlil Bantah Ada Pemaksaan Tanda Tangan Relokasi Rempang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan TikTok boleh melakukan kegiatan e-commerce, asal....


Jusuf Kalla ke Luhut: Tolonglah Rakyat Rempang

6 hari lalu

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke 10 dan 12 Yusuf Kala, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Polhukam, Mahfud MD (kiri-kanan) saat perayaan HUT Luhut yang ke-76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis, 28 September 2023. Dalam perayaan HUT ke-76 itu sekaligus peluncuran buku yang di tulis oleh Peter F. Gonta yang berjudul
Jusuf Kalla ke Luhut: Tolonglah Rakyat Rempang

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan agar menolong rakyat Rempang.


Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

16 hari lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?


Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

36 hari lalu

Seorang bocah bersalaman dengan Walikota Makassar, Danny Pomanto saat mengunjungi rumah keluarga korban hilangnya AirAsia QZ 8501 di Jalan Baronang, Makassar, 30 Desember 2014. TEMPO/Iqbal lubis
Danny Pomanto Hengkang dari NasDem ke PDIP, Ini Beberapa Kontroversi Wali Kota Makassar

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari NasDem ke PDIP. Berikut beberapa kontroversi yang pernah menjeratnya.


Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

36 hari lalu

Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto memantau suasana kota melalui ruang kontrol yang diberi nama War Room di lantai 10 Kantor Balai Kota Makassar. TEMPO/Subekti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto Gabung PDIP, Lalu Bicara Soal Wong Cilik

Wali Kota Makassar Danny Pomanto hengkang dari Partai NasDem untuk bergabung PDIP. Apa alasannya?


Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

44 hari lalu

ilustrasi meditasi (pixabay.com)
Tips Selaraskan Hati dan Jiwa versi JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengatakan lelah adalah ketika hati dan pikiran tidak nyambung. Bagaimana penjelasannya?


SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

47 hari lalu

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato dalam peresmian Museum dan Galeri SBY*Ani di Pacitan. YouTube/Susilo Bambang Yudhoyono
SBY Berbagi 3 Memori Jadi Presiden, Tak Ingin Salahgunakan Kekuasaan

"Kami sungguh tidak ingin menyalahgunakan kekuasaan yang kami miliki," ucap SBY.