Proyek Reklamasi Sumbang Masalah Baru, Persulit Buruh Nelayan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga Muara Angke yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) deklarasikan tolak reklamasi di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta, 16 Maret 2017. TEMPO/Lani Diana

    Warga Muara Angke yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) deklarasikan tolak reklamasi di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta, 16 Maret 2017. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Solidaritas Perempuan menyatakan proyek reklamasi telah membuat kehidupan buruh nelayan makin sulit, khususnya perempuan. Anggota Komite Aksi Perempuan Luviana mengatakan proyek reklamasi yang terjadi di kawasan pesisir kota besar menjadi penyumbang masalah baru. "Dalam setahun ini di proyek reklamasi ada penggusuran," katanya, di Jakarta, Sabtu, 29 April 2017.

    Akibat penggusuran, lanjutnya, banyak buruh nelayan yang kehilangan pekerjaan. Menurut Luviana, kendati mereka mendapatkan hunian baru tapi buruh nelayan yang tinggal di pesisir Jakarta telah kehilangan pekerjaan. "Pindah ke rumah susun tapi tidak bisa jualan karena harus sewa," kata Luviana.

    Baca juga:

    Dampak Reklamasi Rampas Kehidupan Perempuan Pesisir

    Contoh lain seperti yang terjadi di Makassar. Solidaritas Perempuan wilayah Makassar menemukan seorang perempuan yang mengalami penurunan pendapatan. Bila sebelum proyek reklamasi berjalan seorang pencari kerang mengantongi Rp 80.000 sehari, kini mendapatkan Rp 20.000 sehari saja sulit.

    Lebih lanjut, Luviana menilai pemerintah tidak memperhitungkan dampak dari proyek reklamasi, khususnya terhadap perempuan. Ia menyatakan bagi perempuan nelayan, ancaman reklamasi berpotensi menambah beban. Keberadaan perempuan di sektor perikanan memberikan sumbangan yang besar. Menurut dia, sambil mengurus keluarga perempuan tetap mengupayakan pendapatan keluarga.

    Baca pula:
    DPR Tinjau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Rekomendasinya


    Koalisi NGO Soroti Keanehan Konsultasi Publik Reklamasi Jakarta

    Tak hanya di reklamasi, Komite Aksi Perempuan menilai di sektor pekerja lainnya persoalan yang menimpa buruh perempuan hingga kini belum terselesaikan. Sekretaris Nasional Perempuan Mahardhika Mutiara Ika menyatakan buruh formal masih rentan terhadap keselamatan kerja dan pelecehan seksual.

    Belum lagi soal upah dan waktu kerja yang layak. "Upah rendah semakin menjadi-jadi," kata Ika.

    Oleh sebab itu di Hari Buruh 1 Mei nanti, lanjut Ika, Komite Aksi Perempuan yang terdiri dari sejumlah organisasi akan turun ke jalan. Ika menyatakan para buruh akan menuntut Presiden Jokowi yang menjanjikan upah dan kerja yang layak bagi para buruh dan pekerja informal.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.